NPWP Suami Istri Gabung atau Pisah di Era Coretax? Pertimbangannya

Perubahan sistem administrasi pajak di Indonesia melalui Coretax memicu berbagai penyesuaian yang perlu dipahami oleh wajib pajak. Salah satu isu yang sering dibahas adalah keputusan untuk menggabungkan atau memisahkan NPWP antara suami dan istri. Bagaimana pilihan tersebut memengaruhi penghitungan pajak tahunan?

Pertimbangan dalam Penggabungan NPWP

Dalam sistem Coretax, status perpajakan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai data administratif, tetapi juga turut memengaruhi perhitungan pajak, validasi bukti potong, serta pelaporan SPT Tahunan. Banyak wajib pajak baru menyadari dampaknya saat menemui kesalahan pelaporan yang menyebabkan kurang bayar pajak. Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berikut penjelasan tentang dua skema yang tersedia.

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berikut penjelasan lengkapnya.

Pertimbangan dalam Pemisahan NPWP

DJP tetap memberikan opsi bagi pasangan suami istri untuk mengelola kewajiban pajak secara terpisah. Pemisahan ini umumnya dipilih oleh keluarga yang memiliki perjanjian pisah harta atau ingin mengatur penghasilan masing-masing secara mandiri. Keuntungan utamanya adalah penghitungan pajak dilakukan per individu, sehingga potensi tarif pajak progresif bisa dikontrol lebih baik. Fleksibilitas ini juga memudahkan pasangan dengan penghasilan besar.

Namun, pemisahan NPWP akan meningkatkan kompleksitas administrasi karena masing-masing wajib pajak harus melaporkan SPT Tahunan secara terpisah. Koordinasi data juga perlu dilakukan dengan lebih hati-hati untuk menghindari kesalahan pelaporan.

Mekanisme Penggabungan NPWP di Coretax

Sistem Coretax mengubah cara penggabungan NPWP. Sebelumnya, proses ini dilakukan dengan menghapus NPWP istri, namun kini cukup melalui perubahan status menjadi nonaktif. Langkah-langkahnya meliputi:

• Suami memastikan data istri tercantum dalam Data Unit Keluarga (DUK) di akun Coretax.
• Status perpajakan diatur sebagai tanggungan.
• Istri mengajukan permohonan status wajib pajak nonaktif melalui DJP.
• Menyertakan dokumen pendukung seperti kartu keluarga.
• Permohonan diproses maksimal lima hari kerja oleh petugas pajak.

Penggabungan NPWP menawarkan keuntungan seperti pengurangan proses pelaporan, integrasi data penghasilan secara otomatis, serta keefisienan dalam perekaman informasi. Namun, konsekuensinya adalah penghasilan suami dan istri dihitung sebagai satu kesatuan, yang berisiko mengakibatkan kenaikan tarif pajak jika total penghasilan melebihi batas tertentu.

Keluarga yang memiliki struktur penghasilan sederhana bisa memperoleh kemudahan dengan sistem gabungan. Sebaliknya, pasangan dengan penghasilan kompleks atau yang ingin mengoptimalkan tarif pajak mungkin lebih cocok memilih skema terpisah.