Gubernur NTT: 5.000 Unit Rumah Akan Dibedah Selama Tahun 2026

Kupang – Gubernur NTT Timur, Melki Laka Lena, menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan memperbaiki 5.000 unit rumah di tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta pada Kamis (2/4). “Dari 436 unit rumah pada 2025, kini naik menjadi 5.000 unit rumah di 2026. Ini merupakan langkah besar untuk mendorong masyarakat miskin memiliki tempat tinggal layak,” ujarnya di Kupang, Jumat.

Pertemuan Menjadi Momen Penting untuk Percepatan Penanganan Kemiskinan

Pertemuan yang diadakan di Jakarta tersebut dianggap sebagai kesempatan strategis untuk mempercepat penanganan masalah kemiskinan di NTT. Dalam kesempatan itu, Maruarar Sirait mengungkapkan tiga program utama yang akan diterapkan secara masif di wilayah tersebut.

“Program pertama, yaitu bedah rumah, akan melonjak hingga 12 kali lipat, atau setara 1.200 persen, dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Menteri PKP.

Program tersebut mencakup perbaikan sebanyak 5.000 unit rumah, yang akan disebar di 21 kabupaten dan 1 kota di NTT. Selain itu, pemerintah juga mendorong implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Skema ini memberikan subsidi bunga hingga 5 persen dengan tenor sampai 30 tahun, membuka akses kepemilikan rumah bagi kalangan berpenghasilan rendah.

Sasaran program ini mencakup pegawai negeri sipil golongan rendah, anggota TNI-Polri, guru, nelayan, petani, hingga pengusaha mikro kecil menengah. Kementerian PKP juga menghadirkan program Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memperbaiki kawasan kumuh dan menggabungkannya dengan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga secara holistik.

Kolaborasi Antara Pusat dan Daerah Ditekankan

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas perhatiannya terhadap masyarakat miskin di NTT,” ungkap Melki. Ia menambahkan bahwa langkah ini menjadi harapan baru untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai lanjutan, Menteri PKP dijadwalkan melakukan kunjungan langsung ke NTT guna memastikan integrasi program pusat dengan daerah berjalan optimal. Pertemuan strategis ini dihadiri sejumlah kepala daerah dan pejabat terkait, menunjukkan komitmen kolaborasi lintas level pemerintahan dalam menekan angka kemiskinan di provinsi kepulauan tersebut.