Ketahanan energi dan ujian fiskal Indonesia

Jakarta – Krisis global kembali menjadi ujian bagi ketahanan ekonomi Indonesia, yang kini diuji tidak hanya secara angka, tetapi juga melalui kemampuan negara untuk memprediksi risiko dan meresponsnya dengan strategi tepat. Perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat sejak akhir Februari 2026 telah meluas ke berbagai wilayah. Gangguan energi di Selat Hormuz mendorong harga minyak mentah Brent mendekati 120 dolar AS per barel, sementara tekanan terhadap nilai tukar rupiah bergerak ke rentang Rp16.900 hingga Rp17.058 per dolar AS. Situasi ini tidak hanya menunjukkan volatilitas ekonomi biasa, melainkan juga menyiratkan kerentanan dalam fondasi yang dianggap cukup stabil.

Dalam kondisi tersebut, tindakan pemerintah menunjukkan langkah awal yang patut dihargai. Kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara, penghematan mobilisasi dan perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian serta lembaga, optimasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) lima hari, dan peningkatan efisiensi energi menandakan respons yang mulai tidak hanya reaktif, tetapi juga terukur dalam mengelola risiko. Pendekatan ini menjadi petunjuk bahwa negara mulai menyadari kompleksitas tantangan yang dihadapinya.

Walau demikian, fase ini baru awal. Tantangan sebenarnya terletak pada daya tahan kebijakan tersebut jika tekanan global berlangsung lebih lama. Pertanyaan utama kini menjadi apakah paket kebijakan yang dijalankan cukup efektif untuk menjaga stabilitas APBN, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan kepercayaan pasar. Di sini, isu struktural yang sering diabaikan mulai muncul. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan bantalan fiskal yang sempit, sementara ketergantungan pada impor energi masih tinggi. Kombinasi ini menciptakan kerentanan ganda.

Ketika harga minyak global meningkat, dampaknya tidak hanya terasa di sektor energi, tetapi juga menyebar ke fiskal, inflasi, serta daya beli masyarakat. Ketahanan energi, dalam konteks ini, bukan lagi masalah teknis sektoral, melainkan inti dari kedaulatan ekonomi. Simulasi dan riset yang dilakukan oleh GREAT Institute memberikan gambaran lebih jelas tentang potensi risiko. Dalam skenario moderat, harga minyak berkisar USD 93 hingga 97 per barel, defisit fiskal diperkirakan tetap terjaga di rentang 3,25 hingga 3,55 persen dari PDB.

Ketika tekanan meningkat dan harga minyak mencapai USD 105 hingga 120 per barel, defisit fiskal berpotensi melebar hingga 3,80 sampai 4,30 persen dari PDB. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari ruang fiskal yang semakin sempit.

Peneliti ekonomi GREAT Institute Adrian Nalendra Perwira menekankan bahwa setiap skenario membutuhkan respons kebijakan yang berbeda. Pada tahap awal, negara masih memiliki ruang untuk mengandalkan disiplin fiskal, reprioritisasi belanja, serta efisiensi program dengan dampak multiplier rendah.