PBB buka ulang kantor di Khartoum setelah tiga tahun tertutup

Khartoum – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali beroperasi di Khartoum pada Kamis (2/4), mengakhiri hampir tiga tahun penutupan kantor pusatnya akibat konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Tindakan ini membuka peluang untuk pemulihan bertahap kegiatan PBB. Pada upacara pembukaan, Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudan Mohi El-Din Salem, pejabat PBB, serta perwakilan pemerintah Negara Bagian Khartoum hadir.

Kemitraan internasional diuji kembali

Dalam pernyataannya, Menteri Sudan menyatakan bahwa kembalinya PBB ke Khartoum menunjukkan dimulainya kerja sama yang lebih baik antara pemerintah Negara Bagian Khartoum dan organisasi internasional. Ia menilai langkah ini sebagai “indikator positif” dalam memperkuat kerja sama dan dukungan untuk stabilitas Sudan.

“Tindakan ini membuktikan kembali komitmen kerja sama antara pemerintah Negara Bagian Khartoum dan PBB, serta menggambarkan langkah penting dalam memulihkan kemitraan internasional,” ujarnya.

Program UNDP fokus pada respons kemanusiaan

Associate Administrator UNDP Xu Haoliang menekankan bahwa kembalinya badan PBB ke Khartoum menjadi tanda dukungan signifikan bagi Sudan dalam kondisi saat ini. Ia menyampaikan bahwa UNDP sedang menitikberatkan pada bantuan kemanusiaan, sekaligus memperkuat kemampuan lembaga nasional dan komunitas setempat untuk pemulihan dan pembangunan.

“Kembalinya organisasi PBB ke Khartoum adalah bentuk dukungan penting bagi Sudan dalam fase kritis ini,” katanya.

Sudan kini menghadapi krisis kemanusiaan yang parah, dengan jutaan warganya terpaksa mengungsi, baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Situasi ini menyebabkan penurunan layanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan risiko kelaparan. PBB sebelumnya memindahkan sebagian operasinya ke luar Khartoum, sambil tetap menjalankan kegiatan lapangan di negara bagian lain karena tantangan akses dan kerusakan infrastruktur.

Dalam peringatan PBB, jumlah warga Sudan yang membutuhkan bantuan kemanusiaan meningkat drastis. Rencana Respons Kemanusiaan Sudan 2026 menyebutkan sekitar 33,7 juta orang akan memerlukan dukungan pada tahun ini, naik 3,3 juta dari 2025. Angka ini mencerminkan tekanan besar akibat perang yang memasuki tahun ketiga, menurut laporan terbaru dari organisasi tersebut.