Kemenhaj perkuat kolaborasi untuk cegah praktik haji ilegal

Jakarta, Jumat – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus meningkatkan kerja sama antarlembaga pemerintah, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, guna mencegah tindakan haji secara tidak sah sebelum jamaah diberangkatkan ke tanah suci. Ahmad Abdullah, Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, menegaskan bahwa pemeriksaan lintas lembaga dilakukan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun wilayah.

“Kami juga memastikan semua jamaah yang berangkat melalui bandara tidak ada yang melanggar aturan haji,” ujar Abdullah dalam pernyataannya di Jakarta.

Penguatan pengawasan ini disertai upaya deteksi dini di berbagai daerah, sebagai bagian dari komitmen Kemenhaj untuk mengurangi kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Achmad Brahmantyo Machmud, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, menambahkan bahwa sinergi antarlembaga menjadi faktor kunci dalam menutup celah keberangkatan jamaah ilegal.

“Jika satu jamaah haji ilegal membayar sekitar 100 juta rupiah, total pendapatan bisa mencapai ratusan miliar jika banyak orang lolos ke Arab Saudi,” kata Achmad.

Ia juga mengingatkan bahwa terdapat risiko penggunaan visa pekerja untuk keperluan ibadah haji atau umrah. “Jamaah ilegal bisa ditangkap dan dikenai sanksi berupa denda atau larangan bepergian selama waktu tertentu,” tambahnya.

Dalam langkah preventif, Achmad menekankan pentingnya pembentukan tim bersama lintas lembaga pemerintah untuk memperkuat pengawasan secara sistematis, mulai dari proses persiapan hingga keberangkatan jamaah. Kemenhaj menganggap sinergi ini sebagai strategi utama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan nasional, serta memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan lancar, aman, dan sesuai aturan.