Iran dan Oman Susun Protokol Pengawasan Selat Hormuz

Istanbul, Iran sedang merancang perjanjian bersama Oman untuk mengawasi arus lalu lintas laut di Selat Hormuz, menurut seorang pejabat tinggi pada hari Kamis. Menurut pernyataan yang dilaporkan oleh IRNA, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk hukum dan urusan internasional, Kazem Gharibabadi, mengatakan bahwa dua negara pesisir tersebut sedang bekerja sama dalam menetapkan aturan baru untuk mengelola transit kapal.

“Kami sedang menyusun protokol bagi Iran dan Oman untuk mengawasi transit di Selat Hormuz,” ujar Gharibabadi. “Ketentuan ini bukan berarti pembatasan, melainkan bertujuan mempermudah serta menjamin keselamatan pelayaran, sekaligus memberikan layanan yang lebih baik kepada kapal,” tambahnya.

Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran menyebabkan penurunan tajam dalam pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur penting bagi distribusi minyak dan gas. Kondisi ini mendorong sejumlah negara mempertimbangkan rute alternatif, baik laut maupun darat. Sebelumnya, sekitar 20 juta barel minyak melewati selat tersebut setiap hari, dan ancaman penutupannya telah memicu kenaikan harga minyak serta biaya pengiriman dan asuransi, menciptakan ketakutan bagi perekonomian global.

Menurut Gharibabadi, Selat Hormuz tetap terbuka dan arus lalu lintas laut berjalan lancar. “Ketika kami menghadapi agresi, gerakan kapal akan mengalami gangguan berat,” ujarnya. “Saat ini, situasi perang tidak bisa diatur dengan aturan masa damai,” tambahnya.

Intervensi Terhadap Fasilitas Nuklir

Ia menyoroti bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir yang diawasi oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) melanggar hukum internasional, Piagam PBB, serta resolusi terkait. Tindakan tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, sehingga memerlukan tindakan tegas dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

“Semua tindakan ini melanggar hukum internasional,” katanya. Gharibabadi mengingatkan bahwa jika fasilitas Iran diserang dari wilayah negara lain, maka “fasilitas serupa di negara tersebut juga akan menjadi sasaran respons yang sepadan,” yang ia yakin merupakan hak sah untuk bertahan.

Komitmen terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir

Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa Iran tetap berkomitmen pada Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), meski mengakui meningkatnya kritik di dalam negeri. “Semakin banyak suara yang mempertanyakan mengapa Iran terus mematuhi komitmennya,” ujarnya, termasuk usulan di parlemen untuk mengakhiri keterlibatan dalam perjanjian tersebut.

Ketegangan di kawasan tersebut memuncak sejak AS dan Israel meluncurkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Teheran merespons dengan menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk yang menyimpan aset militer AS, sebagai bentuk pembelaan diri.