Satgas MBG Nabire Perketat Pengawasan Limbah Dapur SPPG

Nabire – Tim Satgas MBG Nabire, Papua Tengah, telah mengambil langkah tegas dengan memperketat pengawasan pengelolaan sampah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nabire, Arfan Natan Palumpun, menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha, termasuk SPPG, wajib memiliki izin lingkungan serta bertanggung jawab atas pengelolaan limbahnya.

Menurut Arfan, berdasarkan UU No. 18/2008, setiap pelaku usaha, termasuk SPPG, harus memiliki izin lingkungan serta bertanggung jawab dalam pengelolaan limbahnya.

DLH sebagai bagian dari Satgas MBG menemukan beberapa pelanggaran di lapangan, terutama terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi standar. Meskipun pengurusan izin lingkungan dilakukan secara daring via sistem OSS dan Amdal Net, penerapannya di lapangan masih belum sesuai komitmen tertuang dalam dokumen perizinan.

Ia menyoroti bahwa IPAL di beberapa tempat hanya berfungsi sebagai pajangan, tidak difungsikan secara optimal. Selain itu, praktik pembuangan minyak dan lemak langsung ke saluran drainase juga terjadi, berpotensi merusak lingkungan sekitar SPPG.

Arfan menegaskan Satgas MBG Nabire tidak akan memberikan ruang bagi pelanggaran yang berujung pada pencemaran lingkungan. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan semua SPPG beroperasi dengan standar pengelolaan limbah.

Selaku bentuk penerapan aturan, Satgas MBG merekomendasikan penutupan sementara terhadap SPPG yang gagal memenuhi persyaratan. Dari hasil pengawasan, lima unit SPPG ditutup, yakni SPPG 001 Siriwini, SPPG Nabire Nabarua Bukit Cenderawasih, SPPG 02 Kalisusu, SPPG 01 Bumi Wonorejo, dan SPPG Gerbang Sadu, sejak 31 Maret 2026.

Pengawasan terus dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan seluruh SPPG di Nabire mengelola limbah sesuai ketentuan. Arfan berharap langkah ini mendorong peningkatan kepatuhan pengelola SPPG sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.