Tekan anggaran, Pemkab Ponorogo pangkas BBM dan Listrik

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA)

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengambil langkah untuk mengurangi pengeluaran anggaran operasional organisasi perangkat daerah (OPD) dengan membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Hal ini dilakukan sebagai dampak dari kebijakan kerja dari rumah (WFH) yang diterapkan kepada aparatur sipil negara (ASN).

“Kami meminta mobilitas yang tidak perlu dikurangi. Jika listrik tidak digunakan, maka daya listrik dimatikan, serta rapat-rapat dilakukan secara daring,” ujar Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Sugiarto.

Dalam upaya menghemat biaya, penggunaan listrik di OPD dikurangi melalui penurunan pagu anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, efisiensi BBM masih dalam proses perhitungan untuk memastikan penghematan tidak mengganggu tugas ASN.

“Penghematan BBM kami hitung secara cermat agar kinerja pegawai tetap optimal,” tambahnya.

Pemkab Ponorogo juga memperkuat pemanfaatan teknologi digital di seluruh OPD guna menekan pengeluaran operasional. Langkah ini mencakup penggunaan platform daring untuk rapat dan koordinasi, serta pengoptimalan sumber daya lainnya.

Meski ada pengurangan anggaran, pemerintah setempat memastikan layanan publik seperti kesehatan, pemadam kebakaran, dan sektor-sektor kritis tetap menjadi prioritas. Kebijakan efisiensi tidak memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.