Satgas PRR Percepat Pembangunan Hunian untuk Kesejahteraan Penyintas Bencana

Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra tengah mempercepat pembangunan hunian tetap serta hunian sementara bagi korban bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tujuan utama dari upaya ini adalah agar penyintas segera memiliki tempat tinggal yang memadai, menggantikan penggunaan tenda darurat. Hingga 3 April 2026, total 230 unit hunian tetap telah diselesaikan dari target 35.368 unit. Tercatat 1.240 unit lainnya masih dalam proses konstruksi, dengan laju peningkatan yang terus berlangsung di lapangan.

Realisasi Pembangunan Hunian di Wilayah Terdampak

Di Aceh, 104 unit hunian tetap telah rampung dibangun dari total 26.418 unit yang direncanakan, sementara 395 unit sedang dikerjakan. Sumatra Utara mencatat 120 unit selesai dari 5.690 unit target, dengan 404 unit berjalan. Di Sumatra Barat, 6 unit telah diselesaikan dari 3.260 unit yang ditetapkan, dan 441 unit masih dalam tahap pembangunan.

Paralel dengan progres hunian tetap, pembangunan hunian sementara juga berlangsung. Menurut data terbaru, 17.084 unit hunian sementara telah rampung, mencapai 89 persen dari total 19.135 unit yang direncanakan. Aceh mencatatkan progres terbesar dengan 15.259 unit selesai dari 17.281 unit target, atau 88 persen. Sumatra Utara menyelesaikan 995 unit dari 1.024 unit yang diperkirakan, yaitu 97 persen, sementara Sumatra Barat telah mencapai 100 persen dengan 830 unit.

Program Dana Tunggu Hunian (DTH)

Terlepas dari hunian sementara, Satgas PRR juga mengalokasikan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk warga yang memilih tidak menggunakan hunian sementara. Setiap kepala keluarga menerima bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga total penyaluran mencapai Rp1,8 juta. Sampai 3 April 2026, penyaluran DTH telah mencapai 100 persen kepada 14.021 penerima. Rincian distribusinya adalah 8.099 di Aceh, 4.162 di Sumatra Utara, dan 1.760 di Sumatra Barat.

Kunci utama hunian tetap adalah data, saya mohon dengan segala hormat kepada rekan bupati/wali kota, buatlah tim kecil untuk mengumpulkan informasi tentang rumah yang rusak parah atau hilang. Pilihan warga harus ditanyakan secara langsung, apakah mereka ingin membangun sendiri di lokasi lama dengan stimulus Rp60 juta dibayarkan dua tahap, atau mempercayakan konstruksi kepada BNPB. Selain itu, alternatif pembangunan di kompleks komunal juga perlu dipertimbangkan,” tegas Muhammad Tito Karnavian, Ketua Satgas PRR, dalam keterangan tertulis, Jumat (3/6).