Analisis Pakar soal Kebijakan ASN WFH Tiap Jumat Bisa Hemat Konsumsi BBM

Kebijakan kerja dari rumah (WFH) diterapkan setiap hari Jumat untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN). Profesor Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Andy Fefta Wijaya, menjelaskan bahwa kebijakan ini dianggap logis untuk mengurangi penggunaan energi.

“Menurut proyeksi kelebihan yang ada, menerapkan WFH satu hari dalam seminggu dapat menjadi solusi efektif saat ini,” ujar Andy kepada media, Selasa (2/4/2026).

Profesor tersebut menyarankan agar beberapa kategori ASN bisa diberi kebijakan WFH selama dua hari. Pengecualian diberikan bagi ASN layanan publik yang tetap harus hadir di kantor.

“Namun, bagi pegawai fungsional bisa ditingkatkan menjadi dua hari WFH, kecuali bagi ASN layanan publik yang masih bergantung pada infrastruktur digital yang terbatas,” tambahnya.

Dalam wawancara, Andy menekankan bahwa kebijakan WFH memiliki manfaat seperti penghematan energi nasional, peningkatan fleksibilitas pekerjaan, dan percepatan digitalisasi. Selain itu, ia menyebutkan bahwa kebijakan ini juga bisa mengurangi kepadatan lalu lintas dan emisi polusi udara.

“Dengan penerapan WFH, pemerintah bisa mengurangi penggunaan energi, memberikan ruang bagi fleksibilitas kerja, serta mendorong transformasi digital. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi kemacetan dan dampak negatif terhadap lingkungan,” ungkapnya.

Kebijakan ini diumumkan sebagai respons terhadap dampak konflik di Timur Tengah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Selasa (31/3), menjelaskan bahwa WFH diterapkan satu hari per minggu, yaitu setiap Jumat, untuk ASN di seluruh instansi pusat dan daerah.