Usulan Musrenbang Jaksel Terkendala Kewenangan Sungai BBWSCC, Prioritas Pembangunan Mendesak

Musrenbang Jakarta Selatan mengalami hambatan penting akibat kendala dalam pengelolaan sungai yang berada di bawah BBWSCC. Permasalahan ini mengganggu realisasi beberapa usulan masyarakat yang berjumlah ratusan. Pemkot Jaksel menyoroti bahwa beberapa proposal memerlukan persetujuan teknis dari BBWSCC untuk bisa diterapkan secara optimal.

Dalam sidang Musrenbang Tingkat Kota, tercatat 2.535 usulan yang dikumpulkan dari 571 RW di wilayah Jakarta Selatan. Proporsi besar dari usulan ini berkaitan dengan infrastruktur sungai, sementara sebagian lainnya mencakup kebutuhan di bidang transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pemkot berkomitmen untuk memastikan semua usulan dapat direalisasikan, meski ada beberapa yang harus diverifikasi ulang.

“Pengelolaan sungai membutuhkan rekomendasi teknis dari BBWSCC,” kata Wali Kota Jaksel, Muhammad Anwar. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara Pemkot dan BBWSCC agar proses penyelesaian usulan bisa lebih cepat.

Pelaksana Tugas Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jaksel, Hera Lidiawati, menjelaskan bahwa 84% dari usulan bersifat fisik, menunjukkan kebutuhan mendesak akan pengembangan infrastruktur. Setelah validasi, sekitar 304 usulan akan terealisasi pada 2026, sementara 1.417 usulan lainnya diharapkan dapat segera dilaksanakan pada tahun depan.

“Usulan terkait fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan RSUD mendapat respons positif,” ungkap Astrid Khairunisha, anggota Komisi E DPRD DKI. Ia aktif menghadiri Musrenbang di tingkat kelurahan untuk memastikan aspirasi warga tidak hanya berhenti pada tahap diskusi.

Kehadiran legislatif di tingkat lokal menegaskan komitmen pengawasan pembangunan. Dengan dukungan Pemkot dan DPRD, prioritas pembangunan Jaksel diharapkan bisa tercapai, memberikan dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Proses verifikasi terus dilakukan bulanannya untuk memastikan efektivitas anggaran dan keberlanjutan program.