DK PBB Siap Voting Resolusi Selat Hormuz di Tengah Ketegangan Regional

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengatur pemungutan suara resolusi krusial terkait Selat Hormuz, jalur utama pengiriman energi, di tengah meningkatnya konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung paling cepat pada Jumat, 3 April 2026, sesuai pernyataan Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, yang menyampaikan informasi ini di New York pada Kamis lalu.

Resolusi tersebut bertujuan melindungi jalur laut strategis yang menjadi penghubung penting antara negara-negara Teluk Persia dengan pasar internasional. Dengan meningkatnya tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah, DK PBB mengambil langkah ini untuk mencegah penutupan, penghalangan, atau gangguan terhadap navigasi internasional.

“Usulan resolusi memberikan mandat kepada negara-negara anggota untuk menggunakan semua cara pertahanan yang diperlukan dan sesuai dengan keadaan di Selat Hormuz serta perairan sekitarnya,” ujar Al Zayani. Ia menambahkan bahwa dokumentasi rancangan resolusi ini sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional.

Langkah ini juga menargetkan Iran, yang diwajibkan menghentikan serangan terhadap kapal dagang dan komersial di wilayah tersebut. Namun, jadwal kerja DK PBB pada Jumat tidak mencantumkan pertemuan khusus untuk pemungutan suara ini, sehingga waktu pasti pelaksanaannya masih menjadi pertanyaan.

Latar belakang resolusi ini terkait eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan terhadap target di Iran, termasuk Teheran, yang menimbulkan kerusakan dan korban sipil. Sebagai respons, Iran mengambil tindakan balasan dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS, mengklaim ini sebagai bentuk pertahanan diri.

Peningkatan konflik ini menyebabkan blokade de facto di Selat Hormuz, yang merupakan koridor utama bagi pengiriman minyak dan gas alam cair. Gangguan pada jalur ini langsung memicu kenaikan harga energi global, meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi. Kondisi ini menegaskan pentingnya Selat Hormuz bagi pasokan energi dunia, sehingga DK PBB merasa perlu campur tangan.

Resolusi yang telah memasuki revisi keempat diusulkan oleh Bahrain dan didukung negara-negara Teluk. Dalam kondisi krisis navigasi, Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mendesak DK PBB untuk segera bertindak demi menjaga keamanan jalur maritim. Tiga kekuatan besar, Rusia, China, dan Prancis, dilaporkan melakukan blokir resolusi DK PBB Hormuz, yang mengizinkan penggunaan kekuatan, memicu kekhawatiran global atas stabilitas wilayah tersebut.

Penjagaan navigasi di Selat Hormuz sangat kritis untuk menghindari krisis energi yang lebih besar dan memastikan kelancaran rantai pasokan global. Pemungutan suara resolusi ini diharapkan dapat mendinginkan ketegangan dan menjaga ketersediaan jalur perdagangan vital.