Respons Pekerja soal WFH: Produktivitas Meningkat, Uang Lebih Hemat

Kebijakan Kerja dari Rumah Diperkenalkan untuk Efisiensi Energi

Pemerintah mengenalkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam seminggu, yaitu setiap Jumat. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan energi, terutama di tengah perang dagang dan konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), serta Israel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, menjelaskan kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran Menpan RB dan SE Mendagri.

Kementerian Ketenagakerjaan Dorong Penerapan WFH di Sektor Swasta

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyarankan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menerapkan sistem kerja dari rumah selama satu hari per minggu. Kebijakan ini diatur sesuai kondisi masing-masing perusahaan, dengan jam kerja WFH tetap dipertimbangkan. “Pimpinan perusahaan diimbau memberikan kebijakan WFH selama satu hari seminggu, sesuai kebutuhan operasional dan pelayanan publik,” kata Yassierli dalam konferensi pers pada Rabu (1/4).

Respons Pekerja: Produktivitas Tidak Menurun, Biaya Hidup Meningkat

Kebijakan WFH mendapat respon positif dari sejumlah pekerja. Fitri, pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Pekerjaan Umum, mengungkapkan kebijakan ini memudahkan mobilitas karena ia tidak perlu terjebak kemacetan Jakarta. “Saya senang bisa lebih fleksibel, karena nggak perlu repot berangkat dari kos ke kantor,” ujarnya. Namun, ia juga menyebut pengeluaran di tempat tinggal meningkat akibat penggunaan listrik yang lebih intens.

Biaya Transportasi Menurun, Tapi Listrik Meningkat

Alya, karyawan perusahaan swasta di Jakarta yang tinggal di Bekasi, mengatakan WFH justru meningkatkan produktivitas. “Waktu commuting bisa digunakan untuk olahraga atau tidur lebih lama, jadi efisiensi kerja jadi lebih baik,” katanya. Ia berhasil menghemat Rp50 ribu per hari untuk transportasi dan mengalokasikannya ke kebutuhan lain, seperti kelas yoga. “Uang jadi lebih hemat, karena kerja nggak harus ke kafe lagi,” tambahnya.

Perspektif Berbeda, Tapi Efisiensi Tetap Tercapai

Meski ada kenaikan pengeluaran listrik di rumah, keduanya sepakat bahwa WFH berdampak positif. Fitri menilai koordinasi digital antar kantor pusat dan wilayah memudahkan pekerjaan, sementara Alya mengakui waktu istirahat terasa lebih banyak. “Saya rasa produktivitas tetap terjaga, karena komunikasi via Zoom dan Google Meet sudah terbiasa,” ujarnya. Kebijakan ini, kata Yassierli, juga memastikan cuti tahunan pekerja tidak terganggu.

Kebijakan ini dinilai seimbang antara efisiensi dan kenyamanan, meski ada tantangan dalam mengatur penggunaan energi di rumah. Airlangga Hartarto memperkirakan kebijakan tersebut mampu menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun setiap tahun. Dengan adopsi WFH di sektor publik dan swasta, pemerintah berharap menekan beban biaya operasional serta mendorong keseimbangan kerja-hidup pekerja.