Apindo: Kebijakan perlu sasar “supply-demand” sikapi kondisi global

Jakarta, Sabtu – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa kebijakan dan stimulus saat ini harus menyasar dua aspek utama, yaitu pasokan (supply) dan permintaan (demand), secara simultan. “Dari segi pasokan, kebijakan harus memastikan biaya operasional tetap terjaga, aliran dana tetap stabil, serta kepastian investasi tidak terganggu,” jelas Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam pernyataannya. “Sementara itu, dari sisi permintaan, penguatan kemampuan beli masyarakat menjadi krusial,” tambahnya.

Dalam jangka pendek, Apindo menekankan pentingnya fokus pada stabilitas makroekonomi dan upaya mengurangi dampak gelombang perubahan global terhadap perekonomian dalam negeri. Hal ini melibatkan pengendalian harga energi, menjaga nilai tukar mata uang, serta memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa. “Kebijakan juga harus fleksibel, terukur, dan didasarkan pada evaluasi sektor-sektor kunci, dengan komunikasi yang transparan kepada pelaku usaha,” kata Shinta.

“Di saat yang sama, penguatan konsumsi dalam negeri dan pemberian stimulus yang lebih spesifik, terutama bagi sektor yang menggairahkan tenaga kerja, sangat penting. Upaya menjaga daya saing juga harus dilakukan melalui peningkatan akses likuiditas, penghapusan regulasi berlebihan, serta pengurangan beban biaya ekonomi,” ujarnya.

Dalam jangka menengah hingga jangka panjang, Apindo menyarankan strategi perbaikan struktur yang bertujuan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Langkah-langkah ini mencakup percepatan pengembangan sumber daya energi nasional, peningkatan kapasitas energi alternatif, serta penyesuaian komposisi energi berdasarkan kesiapan infrastruktur dan pertumbuhan industri. “Penguatan sektor produksi lokal juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, sementara reformasi subsidi energi harus dilakukan bertahap dengan tetap menjaga kemampuan beli masyarakat dan efisiensi biaya logistik,” imbuhnya.

Shinta menekankan bahwa prinsip “Indonesia Incorporated” semakin relevan sebagai dasar dalam menghadapi tekanan global secara bersama. “Dunia usaha mengharapkan adanya ruang diskusi yang produktif dan berkelanjutan antara pemerintah serta sektor swasta untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko kebijakan sejak tahap rancangan hingga penerapan,” katanya. Melalui komunikasi yang terbuka, ia yakin pelaku usaha dapat memberikan masukan yang sesuai dengan realitas di lapangan. “Hal ini akan memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak mengganggu kegiatan produksi, distribusi, atau layanan publik,” tutupnya.