Kemenhaj dan KJRI Jeddah: Masyarakat Diminta Waspadai Modus Haji Ilegal

Jakarta, Kementerian Haji dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai skema haji ilegal, menyusul penguatan aturan oleh pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Direktur Jenderal Bina PHU Kemenhaj, Puji Raharjo, menekankan bahwa visa haji resmi adalah satu-satunya dokumen yang diakui Saudi sebagai syarat sah untuk berhaji.

Peringatan tersebut disampaikan setelah Puji menghadiri pertemuan bersama Konsul Jenderal RI Jeddah, Yusron B. Ambary, di Kantor KJRI. Kedua pihak sepakat meningkatkan edukasi publik agar Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terjebak dalam praktik haji yang tidak mengikuti prosedur resmi.

“Masyarakat harus memahami bahwa visa haji resmi adalah dokumen wajib untuk melakukan ibadah haji. Visa ziarah atau dokumen lainnya tidak bisa digunakan sebagai pengganti,” ujar Yusron B. Ambary.

Konsul Jenderal Jeddah memperingatkan bahwa banyak WNI terjebak karena menggunakan visa palsu atau berangkat melalui jalur cepat yang tidak memiliki dasar hukum. Aparat keamanan Saudi telah menangkap beberapa jamaah karena memanfaatkan atribut haji yang tidak sah, seperti kartu identitas palsu atau data visa yang tidak sesuai dengan paspor.

Yusron menyebutkan konsekuensi yang berat menanti pelaku haji ilegal. Selain gagal melakukan ibadah, jamaah bisa mendapat denda besar, dideportasi, atau bahkan dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Ia juga menyoroti keliruannya masyarakat terhadap istilah “Haji Dakhili” yang sering disalahartikan sebagai jalur alternatif untuk menghindari antrean.

Haji Dakhili khusus ditujukan bagi warga Saudi dan ekspatriat yang memiliki izin tinggal valid minimal satu tahun. Jalur ini bukan solusi untuk warga Indonesia yang ingin berhaji tanpa melewati prosedur resmi. Masyarakat diminta mengkaji kembali kebenaran tawaran haji dengan nama paket Furoda atau jenis lainnya yang mengklaim bisa dilakukan tanpa proses luar biasa.

Kemenhaj dan KJRI Jeddah sepakat memperkuat pengawasan lintas instansi serta memperbaiki sistem pendataan umrah agar lebih akurat. Dengan edukasi yang intensif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami aturan haji dan menghindari skema penipuan yang sering digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.