Arus Balik: Bonus demografi yang terjebak di jalan kota

Kota-kota besar di Indonesia kini menjadi pusat perhatian karena arus balik penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Fenomena ini tidak lagi hanya terjadi selama masa libur Lebaran, tetapi berubah menjadi bagian dari dinamika migrasi yang lebih kompleks. Banyak warga kembali ke perkotaan setelah berlibur di desa, sekaligus membawa anggota keluarga dan teman untuk mengejar peluang kerja serta kualitas hidup yang lebih baik di kawasan aglomerasi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), migrasi neto pada 2025 mencatatkan peningkatan signifikan, dengan lebih banyak penduduk memilih pindah ke kota dibandingkan ke desa. Secara nasional, jumlah penduduk yang berpindah ke wilayah perkotaan mencapai sekitar 1,2 juta orang. Daerah dengan pertumbuhan penduduk terbesar berada di Jabodetabekpunjur, Bandung Raya Gerbangkertosusila, serta Sumatera Utara (Mebidangro).

Perubahan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang strategi pengelolaan penduduk. Pemerintah dan masyarakat perlu merancang kebijakan yang komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan kota dan keberlanjutan desa. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan warga penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Dari total penduduk Indonesia yang mencapai 287,6 juta jiwa pada 2025, sekitar 54,8 persen tinggal di kawasan perkotaan, sementara 45,2 persen lainnya berada di perdesaan.

Komposisi ini semakin terlihat jelas karena dominasi penduduk usia produktif sebesar 69,51 persen, yang dikenal sebagai bonus demografi. Meski menjadi peluang emas, ketimpangan kesempatan kerja antara kota dan desa memperdalam kesenjangan wilayah.

Kota besar menarik perhatian masyarakat desa yang mencari pekerjaan dan kemajuan ekonomi. Namun, desa kehilangan generasi muda yang seharusnya menjadi pilar pembangunan lokal. Arus balik yang lebih besar daripada arus mudik bukan hanya fenomena transportasi, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam masyarakat.

Menurut Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tantangan terkait ekonomi dan ketenagakerjaan semakin kompleks. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 7,73 persen pada 2020 menjadi sekitar 4,85 persen pada 2025. Namun, distribusinya tidak merata: TPT di perkotaan mencapai 5,6 persen, sedangkan di perdesaan hanya 3,6 persen.

Dari total angkatan kerja Indonesia yang mencapai 154 juta orang, sekitar 59,12 persen bekerja di sektor informal. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana bonus demografi bisa berubah menjadi beban jika tidak dikelola secara bijak. Kota menghadapi tekanan infrastruktur akibat kepadatan penduduk, sementara desa mengalami penuaan populasi dan ancaman pengangguran yang terus mengintai.