Jokowi Puji Keputusan Pemerintah Tidak Menaikkan Harga BBM

Acara Halalbihalal dan Anniversary Youtuber Nusantara

Dalam sambutan di acara Halalbihalal serta perayaan tahun pertama Youtuber Nusantara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang dipimpin Prabowo Subianto. Ia menyoroti langkah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) meskipun kenaikan harga minyak mentah global terjadi karena konflik antara AS-Israel dan Iran.

Jokowi menekankan bahwa negara saat ini menghadapi tiga tantangan utama: perubahan iklim, tekanan geopolitik, dan dampak disrupsi teknologi seperti revolusi AI dan robotik humanoid. Ia mengungkapkan bahwa faktor geopolitik menjadi penyebab utama kenaikan harga minyak, dengan menyebut perang Rusia-Ukraina, konflik Israel-Palestina, serta ketegangan antara AS-Israel dan Iran sebagai penyumbang utama ketidakpastian.

“Saya tahu perang Rusia dan Ukraina belum selesai, ditambah Israel dengan Palestina belum rampung, ditambah lagi sekarang ini Israel-AS dengan Iran yang menyebabkan ketidakpastian dunia, dan menyebabkan semua negara pusing menghadapi ketidakpastian ini,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, harga minyak dunia pada Jumat (3/4) sore mencapai US$108-112 per barel, meningkat dari sebelumnya US$60-70 per barel. Ia mengingatkan bahwa jika tren ini terus berlanjut, banyak negara akan kesulitan menghadapinya. Namun, pemerintahan Prabowo Subianto tetap menjaga harga BBM dalam negeri.

“Tapi pemerintah kita di bawah kepimpinan Bapak Prabowo Subianto masih mampu mengendalikan dengan harga yang sama. Bayangkan, negara lain sudah naik 40-60 persen, kita tidak naik. Pertalite masih Rp10 ribu, Pertamax mungkin harganya Rp12.400-Rp12.500, masih harga yang sama,” tambahnya.

Jokowi menilai keputusan tersebut menunjukkan keberanian dan kalkulasi matang. Ia menekankan bahwa ini menjadi langkah yang berani meskipun berpotensi memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberhasilan menahan kenaikan harga BBM di tengah tekanan global dinilainya sebagai bentuk kemampuan pemerintah menghadapi situasi yang tidak pasti.