Korsel Usulkan Peningkatan Anggaran Rp290 Triliun untuk Mengatasi Dampak Konflik Timur Tengah

Seoul – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengajukan usulan tambahan dana sebesar 26,2 triliun won, setara Rp290 triliun, guna meredam dampak kenaikan harga bahan bakar akibat ketegangan yang meningkat di Timur Tengah. Dana tambahan ini juga bertujuan memberikan bantuan langsung kepada sekitar 70% populasi. “Krisis besar yang semakin mengancam perekonomian kami dipicu oleh peningkatan ketidakpastian dalam dan luar negeri, terutama karena tekanan geopolitik di Timur Tengah,” jelas Menteri Perencanaan dan Anggaran Park Hong-keun pada Selasa.

Pembagian Dana Berdasarkan Pendapatan dan Wilayah

Dana tambahan mencakup alokasi utama berupa bantuan tunai sebesar 4,8 triliun won, setara Rp53,1 triliun, untuk sebagian besar kelompok pendapatan rendah. Kementerian Perencanaan dan Anggaran menyebut, 35,8 juta warga akan mendapat antara 100 ribu won hingga 600 ribu won per orang, dengan penyesuaian berdasarkan tingkat pendapatan, lokasi, serta daerah dengan penurunan populasi.

“Manfaat maksimal 600 ribu won per orang diberikan kepada penerima jaminan dasar di wilayah metropolitan Seoul,” tambah kementerian.

Pengelolaan Harga Bahan Bakar dan Rantai Pasok

Usulan juga mencakup 5,1 triliun won (Rp56,5 triliun) untuk mendukung kebijakan pembatasan harga bahan bakar serta antisipasi gangguan pasokan minyak. Pemerintah menggunakan sistem harga maksimum yang diterapkan sejak Maret, dengan mengatur tarif bahan bakar di SPBU dan distributor ritel berdasarkan perubahan harga internasional setiap dua minggu.

Sejumlah 9,7 triliun won (Rp107 triliun) dialokasikan untuk memperkuat keuangan pemerintah daerah. Dana lainnya sebesar 1,9 triliun won (Rp21 triliun) digunakan memfasilitasi kewirausahaan pemuda dan lapangan kerja, sementara 500 miliar won (Rp5,5 triliun) fokus pada transisi menuju energi terbarukan, serta 700 miliar won (Rp7,7 triliun) untuk memastikan stabilitas rantai pasokan.

Sumber Dana dan Kebijakan Khusus

Anggaran tambahan diusulkan tanpa menerbitkan obligasi baru, menggunakan 25,2 triliun won (Rp279 triliun) dari pendapatan pajak dan 1 triliun won (Rp11 triliun) dari dana umum. “Pendapatan pajak yang meningkat dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor semikonduktor dan kinerja pasar saham yang kuat selama masa pemerintahan sekarang,” terang Menteri Hong-keun.

Dalam upaya memperkuat kapasitas transportasi, dana tambahan juga digunakan untuk meningkatkan pengembalian biaya umum hingga 30% selama enam bulan, sesuai kebijakan rotasi kendaraan wajib di sektor publik selama lima hari. Partai oposisi telah menyetujui rencana anggaran tambahan ini untuk disahkan dalam rapat pleno pada Jumat (3/4).