DPR Dorong Penyesuaian Harga BBM, Anggaran Negara Terancam Akibat Minyak US$140

Kenaikan harga minyak mentah global yang mencapai level US$140 per barel membuat anggota DPR meminta pemerintah untuk merevisi tarif bahan bakar minyak (BBM). Mereka khawatir kebijakan harga BBM yang kini tidak disesuaikan akan merugikan keuangan negara. Lamhot Sinaga, dari Komisi VII DPR RI, menegaskan perlunya evaluasi ulang terhadap kebijakan ini. Menurutnya, lonjakan harga minyak menciptakan tekanan besar pada anggaran nasional.

Latar Belakang Lonjakan Harga Minyak

Harga minyak global saat ini mencapai hampir US$140 per barel, jauh melebihi proyeksi dalam APBN 2026. Kondisi ini mengharuskan respons cepat dari pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal. Sinaga menyoroti bahwa kenaikan harga minyak terutama dipengaruhi oleh ketegangan keamanan di Selat Hormuz, terutama antara AS, Israel, dan Iran. Situasi tersebut memperburuk ketidakpastian pasar global.

“Lonjakan harga minyak mentah menuntut tindakan proaktif agar tidak merusak keseimbangan anggaran negara,” ujar Sinaga.

Kenaikan setiap US$1 harga minyak bisa menggerus anggaran hingga Rp6 triliun. Dengan volatilitas pasar yang meningkat, kebijakan energi harus lebih fleksibel. Sinaga menekankan perlunya langkah mitigasi untuk melindungi masyarakat dari kenaikan biaya hidup.

Kebijakan yang Tidak Terukur Berisiko Tinggi

Kebijakan harga BBM yang terus dipertahankan meski harga global melonjak dinilai bisa menimbulkan beban fiskal yang lebih besar. Meski pemerintah memaklumi keputusan tersebut, Sinaga mengingatkan bahwa fleksibilitas tetap harus dijaga. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya juga meminta kebijakan yang responsif terhadap perubahan pasar global.

“Pertimbangan antara keberlanjutan fiskal dan dampak sosial sangat krusial dalam menentukan langkah selanjutnya,” tambah Sinaga.

DPR RI berkomitmen mengawasi kebijakan harga BBM. Kebijakan ini harus menjaga keseimbangan antara keterjangkauan bahan bakar bagi masyarakat dan kestabilan anggaran negara. Kooridnasi yang lebih baik antar lembaga diperlukan untuk merumuskan kebijakan energi yang sesuai dengan dinamika ekonomi global.

Kenaikan BBM Subsidi Jadi Pertimbangan Utama

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak bisa memaksa pemerintah menaikkan BBM subsidi. Ini mengancam stabilitas fiskal, terutama karena Indonesia masih mengimpor minyak secara besar-besaran. Said Abdullah, anggota DPR, menyarankan pemerintah mengidentifikasi program prioritas untuk mengurangi dampak inflasi.

“Kenaikan BBM non subsidi menjadi keharusan jika APBN terus terbebani,” kata Purbaya.

Ketahanan energi nasional menjadi prioritas utama. Pemerintah harus cermat dalam mengambil keputusan, agar tidak hanya mengurangi tekanan fiskal, tetapi juga meminimalkan dampak sosial terhadap masyarakat. Dengan harga minyak yang terus meningkat, penyesuaian tarif BBM dianggap sebagai solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan anggaran negara.