Hingga Maret 2026, Kementerian ATR/BPN selesaikan 219 kasus pertanahan

Kinerja Penyelesaian Konflik Pertanahan

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan data bahwa sebanyak 219 kasus pertanahan telah terselesaikan oleh kementeriannya sejak awal tahun hingga akhir Maret 2026. Dari jumlah tersebut, 54 kasus ditangani di tingkat pusat, sedangkan 165 kasus lainnya berada di wilayah daerah.

Dari total tersebut, 219 kasus telah selesai ditangani, terbagi menjadi 54 di tingkat pusat dan 165 di wilayah daerah.

Menurut Nusron, capaian ini mencerminkan komitmen kementeriannya untuk mempercepat penyelesaian masalah pertanahan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini diharapkan menjadi dasar bagi upaya peningkatan efisiensi di masa depan.

Kementerian ATR/BPN menetapkan target penanganan sebanyak 2.151 kasus pertanahan selama 2026, dengan 122 kasus di tingkat pusat dan 2.029 kasus di daerah. Hingga saat ini, total kasus yang masuk mencapai 557, terdiri dari 308 kasus yang ditangani di pusat dan 249 kasus di daerah.

Secara kategori, kasus konflik pertanahan menjadi yang paling dominan, yaitu 191 kasus, diikuti oleh perkara sebanyak 247 kasus dan sengketa sebanyak 119 kasus. Dari jumlah tersebut, 155 kasus dalam kategori perkara berhasil diselesaikan, sementara 39 kasus sengketa dan 25 kasus konflik masih dalam proses.

Penguatan Strategi Kolaboratif

Nusron juga menekankan perlunya penguatan strategi pencegahan dan penanganan kasus pertanahan secara bersama-sama. Menurutnya, konflik dengan kompleksitas tinggi memerlukan pendekatan yang lebih terpadu antarlembaga.

Pada triwulan pertama 2026, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1,79 triliun, atau 20,10 persen dari pagu efektif sebesar Rp8,89 triliun. Selain itu, seluruh tindak lanjut atas 62 rekomendasi BPK RI tahun 2025 telah selesai, dengan 90,77 persen dinyatakan tuntas dan 9,23 persen masih dalam proses.

Nusron menyoroti bahwa capaian ini menggambarkan komitmen kementeriannya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memastikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berkelanjutan.