Indonesia Desak Jaminan Keamanan Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon

Jakarta, 5 April 2026 – Pemerintah Indonesia meminta adanya jaminan keamanan yang memadai untuk seluruh anggota pasukan perdamaian PBB. Permintaan ini muncul setelah tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) gugur akibat serangan di Lebanon. Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa pasukan perdamaian bertugas menjaga ketenangan, bukan terlibat dalam pertempuran.

Perbedaan Misi Peacekeeping dan Peacemaking

Dalam pernyataan di Tangerang, Sugiono membedakan fungsi antara misi pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) dan misi pembentukan perdamaian (peacemaking). Menurutnya, pasukan PBB tidak boleh menjadi kombatan dalam konflik. Alat dan pelatihan mereka dirancang khusus untuk memelihara ketenangan, bukan untuk menghadapi pertarungan.

“Pasukan perdamaian bertugas menjaga perdamaian, bukan terlibat dalam pertempuran,” tegas Sugiono.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa situasi di Lebanon tidak boleh membahayakan anggota pasukan yang tidak bersenjata. Jaminan keamanan bagi penjaga perdamaian dianggap sebagai prinsip tak tergantikan dalam operasi internasional.

Desakan Evaluasi Keselamatan di Lapangan

Sugiono mendesak PBB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan di lapangan. Ia berharap langkah ini dapat memperkuat perlindungan bagi personel yang berisiko tinggi. Selain itu, pemerintah Indonesia meminta PBB meninjau ulang keamanan di mana pun pasukan perdamaian ditempatkan, terutama dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Sebelumnya, Indonesia telah mengajukan pertemuan luar biasa di Dewan Keamanan PBB untuk membahas serangan-serangan terhadap pasukan UNIFIL. Langkah diplomatik ini diharapkan mendorong tindakan konkret dari komunitas internasional sebagai respons atas kejadian yang merenggut nyawa prajuritnya.

Uni Eropa Sampaikan Belasungkawa

Uni Eropa juga memberikan dukungan atas gugurnya tiga anggota pasukan perdamaian RI di Lebanon. Mereka mendesak investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi pelaku dan menegakkan pertanggungjawaban. Transparansi dan keadilan dianggap penting untuk menghormati pengorbanan para prajurit.

Pemerintah Indonesia terus menuntut jaminan keamanan bagi prajurit penjaga perdamaian di Lebanon, menyusul insiden tragis yang menewaskan tiga personel TNI. Kehilangan ini menjadi duka mendalam bagi bangsa Indonesia, dengan nama-nama para pahlawan tetap dikenang atas dedikasi mereka.

Sebagai tambahan, pemerintah berencana merepatriasi jenazah tiga prajurit yang gugur, tetapi mengalami hambatan akibat keterbatasan penerbangan. Upaya pemulangan dan desakan investigasi PBB terus ditegaskan sebagai langkah penting dalam memperbaiki sistem keamanan global.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, juga mendukung tuntutan ini, menegaskan perlunya perbaikan untuk menghindari ancaman serius terhadap personel perdamaian.