Komisi II gelar rapat dengan Menteri ATR/BPN, bahas capaian-anggaran

Rapat di Kompleks Parlemen, Selasa

Jakarta – Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan evaluasi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk membahas progres kinerja dan penggunaan anggaran Kementerian ATR/BPN hingga akhir Maret 2026. Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin, mengemukakan bahwa meskipun waktu yang tersedia masih terbatas, kementerian tersebut telah menyelesaikan sejumlah tugas utama.

“Kementerian ATR/BPN pada anggaran tahun 2026 sampai akhir Maret ini telah merealisasi program dan kegiatan yang merupakan prioritas nasional,” ucap Nusron Wahid.

Dalam pertemuan, Menteri ATR/BPN menjelaskan alokasi anggaran untuk 2026 sebesar Rp9,49 triliun, tetapi terdapat blokir sebesar Rp551,65 miliar, sehingga pagu efektif menjadi Rp8,89 triliun. Hingga kuartal pertama 2026, realisasi anggaran mencapai Rp1,79 triliun, atau sekitar 20,10 persen dari total anggaran yang tersedia.

Rapat tersebut juga membahas upaya memperbaiki hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kementerian ATR/BPN tahun 2025. Nusron Wahid menyebutkan bahwa dari 62 rekomendasi BPK, 90,77 persen telah terselesaikan hingga 31 Desember 2025. Hal ini menunjukkan komitmen kementerian untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta menindaklanjuti rekomendasi secara berkelanjutan.

Mengenai program tambahan, Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN sedang mengusulkan tambahan anggaran untuk tiga bidang utama: penyelesaian program tiga juta rumah, percepatan rencana detail tata ruang (RDTR), dan revisi RT/RW. Prioritas program tiga juta rumah diberikan pada daerah dengan tingkat sertifikat tanah yang masih rendah, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jakarta.

Untuk percepatan RDTR, pemerintah menargetkan penyusunan 1.200 RDTR kabupaten/kota dalam tiga tahun ke depan dengan total anggaran sekitar Rp3,82 triliun. Target pada 2026 mencakup 400 RDTR, dengan usulan anggaran tambahan Rp998 miliar. Sementara itu, revisi terhadap 309 RT/RW akan dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun dengan kebutuhan anggaran Rp1,03 triliun.

Nusron juga menyebutkan bahwa pada 2026, sebanyak 104 RT/RW akan diselesaikan dengan usulan anggaran sebesar Rp361 miliar. Dari target tersebut, distribusinya mencakup 38 provinsi di seluruh Indonesia.