Oposisi Taiwan Bakal Kunjungi China, Pertama dalam 10 Tahun

Pemimpin partai oposisi Taiwan, Cheng Li-wun, akan melakukan kunjungan ke Beijing pada Selasa, 7 April. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menjawab undangan Presiden Xi Jinping. Cheng, yang naik ke posisi kepemimpinan Partai Kuomintang (KMT) sebelumnya, menjadi sosok utama yang pertama kali melakukan perjalanan ke Tiongkok dalam satu dekade.

Sejauh ini, laporan AFP pada hari Minggu (5/4) menyebutkan bahwa Cheng ingin bertemu dengan Xi untuk menegaskan upaya menciptakan “perdamaian lintas Selat.” Pertemuan ini menarik perhatian dari berbagai pihak di Taiwan, di mana para pejabat dan ahli menilai bahwa Xi berupaya memperkuat posisi Cheng di KMT sekaligus mengurangi pengaruh senjata Amerika Serikat terhadap kebijakan pertahanan Taiwan.

“Xi, yang mengaitkan penguasaan Taiwan dengan visinya tentang ‘kebangkitan besar bangsa Tiongkok’, dapat menunjukkan bahwa Beijing ‘tidak sepenuhnya kehilangan Taiwan kepada Amerika Serikat’,” kata Albert Tzeng, mantan penasihat KMT, kepada AFP.

KMT sejak lama mempromosikan hubungan lebih harmonis dengan Beijing sebagai dasar untuk mencapai kestabilan di Selat Taiwan. Namun, Cheng sendiri sempat mendapat kritik dari sejumlah anggota partainya karena dianggap terlalu mendukung kebijakan Beijing. Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat, sebagai pendukung utama keamanan Taiwan, memperkuat tekanan pada anggota parlemen oposisi untuk menyetujui proposal pembelian senjata, termasuk senjata AS senilai miliaran dolar.

Cheng mendukung rencana KMT untuk mengalokasikan dana besar untuk memperoleh senjata dari AS, tetapi tokoh senior yang lebih moderat di partai tersebut mengusulkan anggaran yang jauh lebih besar. Sementara itu, Dewan Urusan Daratan (MAC) Taiwan mengingatkan bahwa Beijing memanggil Cheng dengan tujuan menginternalisasi isu Selat Taiwan sebagai masalah domestik, sambil melarang campur tangan asing.

Cheng membantah bahwa kunjungan ini bertujuan murni untuk mendorong perdamaian dan stabilitas. Menurutnya, ini tidak terkait langsung dengan pembelian senjata atau isu politik lainnya.