Indef: Insentif Elektrifikasi untuk Redam Lonjakan Harga Minyak

Analisis tentang Kebutuhan Pemulihan Insentif

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), MRizal Taufikurahman, menilai pemerintah harus segera menghidupkan kembali insentif untuk kendaraan listrik (EV) sebagai langkah mengurangi risiko fiskal akibat kenaikan harga minyak global. Tanpa pemberian stimulus tambahan, Indonesia bisa kehilangan kecepatan dalam adopsi kendaraan listrik, terutama di kalangan masyarakat menengah.

“Risiko perlambatan cukup nyata, terutama setelah insentif fiskal berakhir pada 2025 yang membuat harga kendaraan listrik lebih tinggi dan daya beli masyarakat berkurang,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (5/4).

Data Penjualan Kendaraan Listrik

Dari Januari hingga November 2025, penjualan kendaraan listrik mencapai 82 ribu unit, atau 11-12 persen dari total pasar otomotif nasional, yang didorong oleh insentif pemerintah. Namun, keberlanjutan insentif ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas fiskal, mengingat ketidakpastian global seperti ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih mempertahankan harga minyak di atas 100 dolar AS per barel.

Beban Subsidi yang Meningkat

Pada 2026, subsidi energi diprediksi mencapai sekitar Rp210 triliun. Anggaran ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak, di mana kenaikan 1 dolar AS per barel bisa menambah beban fiskal hingga Rp6-7 triliun. Jika harga minyak naik 10 dolar AS, tambahan subsidi bisa mencapai Rp60-70 triliun.

Manfaat Strategis Jangka Menengah

Rizal menekankan bahwa insentif kendaraan listrik tetap diperlukan, bukan hanya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, tetapi juga sebagai strategi mengurangi tekanan fiskal dan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM). “Menurut simulasi transisi energi, mengganti 1 juta kendaraan konvensional dengan EV bisa menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun, yang berdampak langsung pada keseimbangan energi nasional,” katanya.