Ekonomi Makin Sulit, Tetangga RI Minta Crazy Rich Ikut Bantu Warga

Pemerintah Thailand resmi menggandeng sejumlah konglomerat dan perusahaan besar untuk mengatasi lonjakan biaya hidup yang terus memburuk. Langkah ini menegaskan peran dominan kalangan bisnis dalam mendukung struktur ekonomi negara tersebut. Melalui pengutipan dari Straits Times, peritel besar, termasuk yang dikendalikan oleh taipan Charoen Sirivadhanabhakdi, keluarga Chearavanont, dan keluarga Chirathivat, sepakat memberikan diskon pada produk makanan, perlengkapan mandi, dan kebutuhan pokok lainnya. Diskon yang ditawarkan berkisar antara 25% hingga 50%, sebagai bagian dari kampanye bernama “Thais Helping Thais”.

Beberapa perusahaan yang terlibat dalam inisiatif ini antara lain CP All dan CP Axtra yang dijalankan oleh Dhanin Chearavanont, Central Retail Corp yang dikuasai oleh keluarga Chirathivat, serta Berli Jucker yang dimiliki oleh Sirivadhanabhakdi. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, yang partainya memenangkan pemilu Februari lalu berkat janji menurunkan beban hidup masyarakat, belakangan fokus pada upaya melindungi rumah tangga dari kenaikan harga sambil menjaga keuangan publik yang terganggu.

“Ini adalah langkah penting dalam sinergi sektor publik dan swasta. Konsumen pasti akan merasakan manfaatnya dalam penghematan pengeluaran,” kata Anutin Charnvirakul saat memberikan pernyataan di Bangkok, dikutip Rabu (1/4/2026).

Kenaikan biaya energi dan produksi telah mendorong harga bahan pokok seperti daging babi dan telur, meskipun pemerintah masih menerapkan kontrol harga pada puluhan barang esensial. Rumah tangga juga kesulitan menghadapi biaya bahan bakar yang meningkat, yang membebani pendapatan saat pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat karena penurunan permintaan global pada sektor pariwisata dan ekspor.

Kemitraan ini menunjukkan ketergantungan ekonomi politik Thailand pada sejumlah konglomerat kuat. Meski bisa memberikan bantuan cepat dalam krisis, hubungan erat antara pemerintah dan bisnis besar juga memperkuat struktur oligopolistik yang membatasi persaingan dan mengumpulkan kekayaan. Dinamika ini, menurut para ahli ekonomi, menjadi inti ketimpangan pendapatan yang terus berlanjut.

Berdasarkan data Bank Dunia, 10% orang terkaya di Thailand menguasai sekitar setengah dari total pendapatan, yang merupakan tingkat konsentrasi tertinggi di antara negara-negara dengan data yang tersedia. Pendekatan pemerintah ini mencerminkan pola kerja sama dengan kalangan swasta sebelumnya, seperti saat pandemi Covid-19, di mana konglomerat besar membantu mempercepat distribusi vaksin melalui logistik dan sumber daya.

Di ribuan toko grosir, supermarket, dan toko kecil yang tergabung dalam program “Thais Helping Thais”, pengecer mulai menampilkan promosi dengan papan nama berwarna-warni. Tampilan ini menyoroti barang diskon, seperti label “50% diskon” dan pajangan alternatif produk dengan harga lebih rendah. Meskipun inflasi utama Thailand masih berada di wilayah negatif selama 11 bulan terakhir, kenaikan biaya energi diperkirakan akan mendorong harga konsumen kembali ke rentang 1% hingga 3% paling cepat tahun 2026.

Secara terpisah, kelompok bisnis terbesar di Thailand memperbarui proyeksi inflasi menjadi 2% hingga 3%, dari sebelumnya 0,2% hingga 0,7%. Mereka juga memangkas estimasi pertumbuhan ekonomi menjadi 1,2% hingga 1,6% untuk 2026, dibandingkan proyeksi awal 1,6% hingga 2%.