Menteri Lingkungan Hidup: Penanganan Sampah Laut Membutuhkan Biaya Besar

Pada hari Minggu (5/4), di Makassar, Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa menangani sampah di perairan laut sangat sulit dan memakan biaya besar. Ia menyoroti tantangan ini terutama karena luasnya wilayah laut Indonesia yang dihiasi banyak kepulauan.

“Sampah yang sudah berada di perairan laut memerlukan biaya yang lebih besar dan tidak terduga. Di insenerator sulit dikelola, begitu pula dengan tempat pengolahan lainnya, karena adanya kandungan garam yang menghasilkan dioksidifuran saat dibakar,” jelas Hanif.

Menurut Hanif, peningkatan sampah di laut merupakan dampak dari tidak optimalnya pengolahan sampah di daratan. Di tingkat nasional, hanya sekitar 25 persen sampah yang telah diproses, sementara 60 persen masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA). Artinya, masih ada 40 persen sampah yang dibiarkan di daratan, kemudian mengalir ke laut melalui muara sungai.

Menanggapi target yang diberikan oleh Presiden, Hanif mengatakan bahwa pihaknya akan fokus terlebih dahulu pada penyelesaian sampah di daratan sebelum menangani masalah di laut. Ia menegaskan bahwa tugas ini membutuhkan kolaborasi serius dari seluruh tingkat pemerintahan, dari pusat hingga daerah.

“Sampah laut tidak bisa dianggap sebagai tanggung jawab gubernur atau bupati secara sendiri. Kami akan mengambil langkah terpenting, seperti di Bali,” ujar Hanif.

Dalam konteks Bali, Hanif menyampaikan bahwa kementerian telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, untuk mengatasi sampah laut sejak September hingga Februari. Selain itu, pemerintah sedang menyiapkan strategi sinergi dalam penanganan sampah di perairan. Ia menambahkan bahwa meski sudah ada tim nasional, luasnya lautan Indonesia tetap memerlukan dukungan dari para gubernur untuk mencapai solusi yang efektif.