Topics Covered: Pindad siapkan teknologi “smokeless” atasi darurat sampah Bantargebang
Pindad Siapkan Teknologi “Smokeless” untuk Mengatasi Krisis Sampah Bantargebang
Bandung – PT Pindad bersama menteri-menteri Kabinet Merah Putih sedang mengambil langkah awal dalam upaya mengurangi tekanan di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Fokus utamanya adalah menerapkan pengelolaan sampah secara lebih terpusat, dengan menyiapkan teknologi hilirisasi hingga tingkat kelurahan. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar di Bandung, akhir pekan lalu. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P Santosa.
Strategi Terpadu untuk Penanganan Sampah
Menurut Brian Yuliarto, kunci penyelesaian krisis sampah di TPST Bantargebang terletak pada integrasi pengelolaan dari hulu hingga hilir. “Penyelesaian pengelolaan sampah Bantargebang harus dimulai dari sumber pasokan dan dipercepat di tingkat hilir melalui penurunan volume sampah serta penanaman vegetasi,” ujarnya dalam wawancara.
“Penyelesaian pengelolaan sampah Bantargebang perlu dimulai dari hulu dan hilir. Hulu berupa penghentian arus pasokan sampah, hilirnya percepatan pengurangan gunungan sampah dan penghijauan,”
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyetujui pendekatan ini, dengan menargetkan transformasi TPS3A menjadi unit pengolahan yang lebih modern. “Masalah sampah Bantargebang dapat diatasi jika desentralisasi sudah berjalan. Dengan adanya berbagai opsi teknologi, diharapkan solusi bisa terlaksana hingga tingkat desa,” katanya.
Peran Teknologi Modern dalam Solusi Sampah
Sigit P Santosa, Direktur Utama PT Pindad, menjelaskan bahwa perusahaan telah menyiapkan berbagai teknologi pengolahan sampah, termasuk Hydrothermal Carbonization (HTC), autothermix, serta plasma. Salah satu teknologi yang diunggulkan adalah pembakar sampah tanpa asap (Smokeless Incinerator) Stungta Pindad yang memiliki desain mobil.
“Arahan Presiden untuk desentralisasi sampah akan diimplementasikan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Proyek pilot pertama akan dimulai di DKI Jakarta dan Bandung sebelum diterapkan di daerah lain,”