Rohingya kecam pemilihan Min Aung Hlaing sebagai presiden Myanmar

Istanbul – Kelompok Rohingya Arakan, Dewan Nasional (ARNC), secara tajam menolak pengangkatan mantan pemimpin junta Min Aung Hlaing sebagai presiden Myanmar. Mereka menganggap proses ini sebagai upaya memperkuat dominasi militer di bawah pakaian demokrasi.

Dalam pernyataan Minggu lalu, ARNC menyatakan bahwa pengangkatan Min Aung Hlaing “secara dasar tidak sah,” karena parlemen yang memilihnya didominasi oleh anggota militer. Selain itu, pemilu ini juga dikritik oleh PBB dan para pengamat internasional karena dianggap tidak adil serta tidak bebas.

Kelompok itu menuding Min Aung Hlaing bertanggung jawab atas kekejaman terhadap etnis Rohingya, termasuk pembunuhan massal dan pengusiran besar-besaran selama penindasan 2016–2017.

ARNC juga menyoroti konflik yang berlangsung sejak kudeta militer 2021, yang telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan jutaan orang mengungsi. Mereka mendorong aksi global serta meminta pemerintah untuk menolak pengakuan terhadap kepresidenan baru Myanmar.

Min Aung Hlaing terpilih sebagai presiden ke-11 Myanmar setelah meraih lebih dari setengah suara dari 584 anggota parlemen yang hadir. Ia mendapat 429 suara dari 584 kursi di parlemen, yang memilihnya Jumat (3/4). Myanmar memiliki sistem parlemen dua kamar dengan total 664 kursi, terdiri dari 440 di dewan rakyat dan 224 di majelis persatuan.

Lebih lanjut, ARNC menyoroti upaya hukum internasional yang sedang berlangsung, seperti proses di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan di bawah yurisdiksi universal di Argentina. Mereka meminta tekanan lebih besar terhadap kepemimpinan militer untuk mengakhiri penindasan dan impunitas yang terus berlangsung.