Menteri ATR Usulkan Tambahan Anggaran untuk Program 3 Juta Rumah

Dalam rapat kerja di Jakarta, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkapkan usulan penambahan dana untuk mendukung pelaksanaan program 3 Juta Rumah. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN sedang menyusun permintaan anggaran tambahan kepada Menteri Sekretaris Negara serta Menteri Keuangan.

“Program 3 juta rumah dan percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memerlukan dana tambahan,” tutur Nusron.

Menurut Nusron, percepatan RDTR dan revisi RTRW fokus pada penataan sertifikasi untuk permukiman yang belum terjangkau. Ia menjelaskan bahwa pendekatan tematik perumahan ini memungkinkan kelompok masyarakat yang belum termasuk dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mendapatkan hak atas tanah.

Prioritas Daerah dengan Sertifikasi Rendah

Nusron menambahkan bahwa program ini akan lebih dulu diutamakan di daerah-daerah yang tingkat sertifikasinya masih rendah. Daerah yang dimaksud meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Jakarta juga menjadi prioritas karena banyak warga tinggal di area tepi rel kereta api.

Menurutnya, dana tambahan diperlukan untuk menyelesaikan target 3 juta rumah, dengan besaran anggaran sekitar Rp672 miliar.

Presiden Tinjau Permukiman di Senen

Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi langsung ke permukiman padat penduduk di bantaran rel Senen, Jakarta, Kamis sore. Tindakan ini mengejutkan warga karena tidak diumumkan sebelumnya.

“Saat tiba di lokasi, Presiden langsung turun dari kendaraan dan menyapa masyarakat,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Dalam kunjungannya, para warga melaporkan telah tinggal di wilayah tersebut selama puluhan tahun dengan kondisi hunian yang terbatas. Prabowo menyatakan pemerintah akan mempercepat pembangunan hunian layak untuk masyarakat di area tersebut.

Seskab Teddy Indra Wijaya menyebutkan bahwa Presiden memerintahkan sejumlah kementerian, seperti Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perum Perumnas, serta PT Kereta Api Indonesia, untuk membangun rumah hunian dan fasilitas MCK bagi warga pinggiran rel.