NTB Fokus pada Perbaikan Jalan Rusak Setelah Banjir dengan Dana BTT dan Tim Reaksi Cepat

Dinas PUPR Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang mengalokasikan dana untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Upaya ini mengandalkan skema Belanja Tidak Terduga (BTT) serta pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk mempercepat proses perbaikan. Prioritas utama adalah memastikan koneksi transportasi di wilayah terdampak, terutama di Pulau Sumbawa yang mencakup Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa.

Dalam situasi darurat, Dinas PUPR NTB memilih dana BTT agar jalan bisa berfungsi kembali secara cepat. Sekretaris dinas, Ilham Ardiansyah, menegaskan bahwa respons instan sangat krusial untuk mengurangi hambatan bagi kegiatan masyarakat. Selain itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, telah menyetujui anggaran darurat senilai Rp16,4 miliar dari BTT untuk mendukung kabupaten yang terkena dampak bencana.

“Dana BTT digunakan agar infrastruktur dapat kembali beroperasi secepat mungkin, meski ini bersifat sementara,” ujar Ilham Ardiansyah.

Prioritas perbaikan melalui skema BTT bersifat transien, karena penanganan permanen memerlukan proses pengadaan yang lebih panjang. Hal ini membuat Dinas PUPR NTB harus menyesuaikan strategi dengan fokus pada ruas jalan yang paling kritis dan berdampak ekonomi signifikan. Dampaknya, beberapa rencana yang sebelumnya ditunda kini diuji kembali berdasarkan kebutuhan mendesak.

Tim Reaksi Cepat (TRC) berperan penting dalam menangani kerusakan ringan. Tim ini dirancang untuk merespons laporan warga secara langsung, menambal lubang kecil sebelum meluas. Kegiatan ini diharapkan mencegah kerusakan lebih parah dan mempercepat pemulihan. Efektivitas TRC bergantung pada partisipasi masyarakat dan koordinasi di lapangan.

Dinas PUPR NTB mengandalkan dua Balai Pemeliharaan Jalan di Pulau Lombok dan Sumbawa. Kepala balai di wilayah masing-masing memastikan tindakan cepat dapat dilakukan. Namun, keberhasilan strategi ini bergantung pada ketersediaan anggaran yang cukup, karena tanpa dana, aktivitas tim akan terbatas.

Ilham Ardiansyah juga menyoroti pengaruh penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat. Penurunan angka ini menyebabkan beberapa proyek perbaikan jalan harus dialokasikan ulang. Pemangkasan dana memaksa dinas beralih ke pendekatan “super prioritas” untuk memaksimalkan sumber daya yang ada.

Dengan fokus pada area kritis, NTB berharap mengurangi kerugian sosial dan ekonomi akibat jalan rusak. Adaptasi terhadap kondisi anggaran yang menantang menjadi langkah strategis demi menjamin kualitas pembangunan infrastruktur jangka panjang.