MPR Berharap Pemerintah Evaluasi Penarikan Pasukan Perdamaian di Lebanon

Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia mengusulkan pemerintah meninjau kembali keberadaan pasukan perdamaian yang ditempatkan di Lebanon. Langkah ini diambil setelah tiga prajurit TNI gugur akibat serangan Israel yang mengarah ke markas Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL).

“Jika tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan perdamaian kita, MPR meminta pemerintah menimbang opsi menarik seluruh kontingen yang berada di Lebanon,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani dalam jumpa pers di Senayan, Selasa.

Muzani menegaskan bahwa penarikan pasukan diperlukan agar keamanan prajurit TNI tetap terjaga. Ia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara melindungi warga negaranya. “Karena Lebanon selatan dianggap sebagai wilayah berisiko bagi keselamatan pasukan, keputusan menarik pasukan menjadi penting,” ujarnya.

Serangan Israel dianggap sangat biadab oleh MPR, karena mengakibatkan kematian prajurit yang sedang menjalankan tugas perdamaian. Organisasi ini menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadakan penyelidikan dan memberikan sanksi terhadap Israel.

Korban dan Penjelasan dari TNI

Prajurit Kepala (Praka) Farizal Rhomadhon, anggota UNIFIL asal Indonesia, gugur akibat tembakan artileri di sekitar Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan, pada 29 Maret. Tiga prajurit lainnya, Rico Pramudia, Bayu Prakoso, dan Arif Kurniawan, terluka dalam serangan yang sama.

Berselang sehari, PBB melaporkan dua anggota UNIFIL asal Indonesia tewas dan dua orang lainnya cedera dalam serangan terhadap konvoi logistik di Bani Hayyan, Lebanon selatan, pada 30 Maret. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyebut korban yang gugur adalah Zulmi Aditya Iskandar (Kapten Inf) dan Muhammad Nur Ichwan (Sersan Satu). Dua prajurit yang terluka adalah Sulthan Wirdean Maulana (Letnan Satu Inf) dan Deni Rianto (Praka).

MPR juga menyampaikan belasungkawa atas kematian para prajurit tersebut. Muzani menilai mereka adalah pahlawan bangsa yang menjalankan misi perdamaian di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. “Karena kontribusi mereka dalam menjaga perdamaian, MPR mengusulkan penghargaan khusus untuk para prajurit yang gugur,” tambahnya.