Pemerintah Dorong Swasembada Beras Papua Demi Kesejahteraan Petani

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan Papua terus memperkuat upaya mencapai swasembada beras sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Program ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Papua yang berkomitmen memperbaiki daya beli petani melalui peningkatan volume hasil pertanian.

Beberapa inisiatif telah diterapkan, termasuk ekspansi lahan pertanian dan optimasi produksi. Dengan memperluas area tanam serta mendorong peningkatan kapasitas pertanian, pihak berwenang berharap menciptakan kenaikan nilai tukar produk pertanian secara berkelanjutan.

Perspektif Kepala Dinas

“Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi prioritas utama dalam program swasembada beras,” kata Lunanka V.M.L. Daimboa, kepala dinas pertanian Papua. Langkah-langkah seperti pengembangan sawah baru dan pengoptimalan lahan yang sudah ada bertujuan memastikan pertumbuhan hasil pertanian yang merata.”

Kementerian Pertanian (Kementan) turut mendukung upaya provinsi tersebut. Fokus program nasional pada swasembada pangan, terutama beras, memperkuat komitmen daerah untuk mewujudkan kemandirian pangan. Kolaborasi antara Kementan dan Pemerintah Papua mencakup pembukaan 30.000 hektare lahan pertanian.

Kenaikan NTP dan Data Statistik

Adriana Helena Carolina, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, menjelaskan bahwa NTP menjadi indikator penting untuk menilai kinerja ekonomi petani. Indeks ini mencerminkan perbandingan antara harga yang diterima dan biaya yang dikeluarkan dalam produksi.

Menurut Carolina, NTP Papua mencapai angka 103,30 pada Maret 2026, mengalami kenaikan 0,40 persen dibandingkan dengan inflasi sebesar 0,16 persen. Tren ini diiringi peningkatan pada empat subsektor, terutama peternakan dengan kenaikan 0,60 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan petani semakin mengalami peningkatan signifikan.

Dengan dukungan pemerintah serta partisipasi aktif para petani, target swasembada beras di Papua diharapkan tercapai. Hal ini akan memperkuat posisi provinsi sebagai lumbung pangan nasional, sekaligus mendorong stabilitas ekonomi lokal dan nasional.