Wajib Pajak Jangan Asal Hapus Bukti Potong SPT, Ini Konsekuensinya!

Jakarta, fitur terbaik yang ditawarkan oleh Coretax DJP dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya adalah tombol “Posting SPT.” Fitur ini memungkinkan data bukti potong diisi secara otomatis, sehingga mempercepat proses pelaporan. Namun, bagi sebagian wajib pajak, penggunaan fitur ini justru menciptakan kewajiban baru.

Penjelasan dari Kania Laily Salsabila

Dalam artikelnya di laman Pajak, Kania Laily Salsabila, pegawai Ditjen Pajak, menjelaskan bahwa fitur ini membuat data penghasilan tambahan lebih terlihat. Ia menambahkan bahwa bagi wajib pajak yang bekerja di dua tempat, menerima komisi, atau memperoleh penghasilan lain, perubahan ini bisa memicu kesalahan dalam pelaporan tahunan.

“Melalui fitur ini, data wajib pajak yang bekerja di dua pemberi kerja dalam satu tahun, menerima komisi, atau memperoleh tambahan penghasilan lainnya menjadi lebih ‘terlihat’,” ungkap Kania.

Kania menyatakan bahwa penghasilan tambahan sering menjadi penyebab kesalahan dalam SPT tahunan. Hal ini terjadi jika pemberi kerja tidak menghitung penghasilan yang sebelumnya sudah diperhitungkan atau gagal melakukan pemotongan pajak yang tepat saat mengurus komisi atau penghasilan tambahan.

Potensi Dampak Menghapus Bukti Potong

Kania menegaskan bahwa menghapus bukti potong pada SPT tahunan tidak akan menghilangkan data tersebut dari master file pajak. “Jawabannya, ya bisa,” tulisnya. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan matang karena SPT tahunan harus mencerminkan kondisi penghasilan dan kewajiban yang sebenarnya.

“Meskipun Kawan Pajak mencoba untuk menghapus salah satu atau beberapa bukti potong pada SPT Tahunan, sayangnya jejak bukti potong tersebut tidak akan pernah hilang dari master file pajak,” kata Kania.

Dalam jangka pendek, tindakan menghapus bukti potong mungkin terlihat sebagai solusi cepat. Status SPT yang awalnya menunjukkan kurang bayar bisa berubah menjadi nihil, sehingga proses pelaporan terasa lebih ringan. Namun, Kania memperingatkan bahwa kewajiban pajak yang muncul dari perhitungan awal bisa terlewatkan.

Kesalahan dalam Pelaporan

Menurut Kania, SPT tahunan merupakan pernyataan wajib pajak tentang kondisi penghasilan dan kewajiban perpajakannya selama satu tahun. “Setiap angka yang tercantum di dalamnya bukan sekadar data administratif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab yang disampaikan oleh wajib pajak kepada negara,” ujarnya.

Jika data yang disampaikan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak berisiko mendapatkan surat panggilan dari kantor pajak. Kondisi ini bisa memperbesar kewajiban pajak akibat sanksi administratif. Jadi, penting bagi wajib pajak untuk memastikan laporan mereka akurat dan lengkap.

Langkah yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Jika SPT menunjukkan kurang bayar, langkah pertama adalah meninjau kembali seluruh data yang dimasukkan. Pastikan penghasilan sudah dilaporkan dengan benar, bukti potong dicantumkan secara tepat, serta tidak ada kesalahan input. Wajib pajak juga sebaiknya memverifikasi apakah seluruh kredit pajak telah diterapkan.

Terkadang, status kurang bayar muncul bukan karena kesalahan dalam penghasilan, melainkan karena bukti potong belum dimasukkan atau kredit pajak belum diperhitungkan secara lengkap. Jika setelah dicek hasilnya tetap menunjukkan kurang bayar, kode billing pajak akan muncul saat wajib pajak mengklik “Bayar dan Lapor.”