Gugurnya Prajurit TNI dalam Misi UNIFIL

Di Lebanon selatan, tiga anggota pasukan TNI tercatat meninggal pada 29 dan 30 Maret 2026 akibat serangan yang terjadi dalam rangkaian eskalasi pertarungan. Mereka adalah Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan saat sedang melakukan pengangkutan logistik di Bani Hayyan, serta Praka Fahrizal Rhomadhon yang bertugas di Pos UNIFIL Adchit Al-Qusayr. Kejadian ini mengejutkan, karena daerah tersebut sebelumnya dianggap sebagai zona yang relatif aman. Kini, perubahan situasi membuktikan bahwa area tersebut berpotensi menjadi zona konflik aktif, bahkan mungkin hot zone.

Kerangka Hukum Internasional

Pasukan perdamaian PBB beroperasi berdasarkan Piagam PBB, Mandat Dewan Keamanan, dan Status of Forces Agreement (SOFA). Menurut hukum internasional, personel peacekeeping harus dilindungi, sehingga serangan terhadap mereka dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip humaniter. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang. Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 1977 menegaskan perlindungan bagi anggota pasukan yang tidak terlibat langsung dalam perang.

Responsibilitas bisa jatuh pada berbagai pihak: pertama, pelaku langsung yang menyerang secara sengaja, yang berpotensi dihukum berdasarkan hukum internasional; kedua, negara-negara yang terlibat konflik, yang wajib memastikan perlindungan bagi pasukan internasional; ketiga, PBB sebagai organisasi global, yang perlu menjamin mandat yang jelas dan aturan pengoperasian yang memadai; keempat, Indonesia sebagai negara pengirim, tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas pada kesiapan dan pelatihan prajurit; dan kelima, pihak yang bertanggung jawab langsung atas kematian tersebut, baik secara langsung maupun melalui tindakan yang terencana.

Dimensi Politik Internasional

Pasukan peacekeeping kini sering dilihat sebagai bagian dari kekuatan asing dalam konflik modern, bukan lagi sebagai aktor netral. Hal ini mencerminkan erosi netralitas mereka, yang sebelumnya menjadi ciri utama misi perdamaian. Dalam konflik asimetris, kelompok non-negara cenderung tidak mematuhi hukum internasional secara penuh, membuat proses pertanggungjawaban mereka lebih sulit.

Lebanon menjadi salah satu titik perang yang menghadirkan campur tangan kepentingan internasional. Kasus serupa sebelumnya terjadi di Bosnia (1995) dan Kongo (misi MONUSCO), serta Mali, yang dianggap sebagai misi paling berisiko. Faktor ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap peacekeepers bersifat struktural, bukan hanya akibat kesalahan operasional.

Proxy Conflict

Wilayah Lebanon saat ini berperan sebagai arena geopolitik, di mana pasukan UNIFIL berada di tengah tumbuhnya konflik proxy. Misi-misi perdamaian sering kali menjadi tempat bertemunya kepentingan berbagai pihak, sehingga risiko terhadap personel menjadi kompleks. Di masa lalu, misi seperti pembentukan Federasi Malaysia (1963) atau referendum di Timor Timur (1999) juga menghadirkan dinamika serupa, menunjukkan bahwa konflik global sering kali melibatkan peran pasukan perdamaian sebagai pihak ketiga yang terjebak.

Pelajaran yang Dapat Diambil

Misi peacekeeping membutuhkan revisi mandat dan aturan pengoperasian (Rules of Engagement) agar lebih responsif terhadap ancaman modern. Selain itu, penguatan sistem perlindungan melalui penggunaan teknologi pengawasan dan intelijen real-time menjadi penting untuk mengurangi risiko serangan. Dengan adanya korban TNI di UNIFIL, terlihat bahwa sistem ini perlu diperbaiki agar tetap dapat menjaga stabilitas di tengah dinamika konflik yang semakin kompleks.