Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong koordinasi pusat dan daerah, karena Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan ujung tombak penanganan kasus kekerasan di tingkat kabupaten. "UPTD PPA kabupaten merupakan ujung tombak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan," ujar Menteri PPPA, Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakan Menteri Arifah saat mengunjungi UPTD PPA Kabupaten Jombang serta bertemu dengan anak korban kekerasan seksual berusia 15 tahun. Pihaknya mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dinilai responsif dan terintegrasi. "Penanganan kasus kekerasan di Jombang sangat baik.

Korban mendapatkan pelayanan yang baik, difasilitasi periksa ke dokter dan layanan antar jemput setiap periksa. Ini menjadi contoh baik yang patut direplikasi di daerah lain. Korban juga berterima kasih kepada Pemkab Jombang atas fasilitas yang diberikan, dan kasusnya sudah tertangani dengan baik dan cepat," kata Arifah Fauzi.

Menteri PPPA mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan kasus kekerasan melalui layanan resmi. "Kami mengimbau kepada masyarakat mengadu tindak kekerasan bagi perempuan dan anak melalui Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) melalui telepon 129," ujar Menteri Arifatul Choiri Fauzi. Pihaknya menekankan pentingnya edukasi kepada anak terkait perlindungan diri, serta perlunya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus.

"Saya juga mendorong para orang tua agar lebih aktif mendampingi anak-anak, termasuk memberikan pemahaman tentang batasan tubuh yang harus dijaga, sehingga anak memiliki bekal untuk melindungi diri di tengah pergaulan yang semakin kompleks," kata Arifah Fauzi. Menteri PPPA berharap kunjungan kerja ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. "Saya ingin UPTD ini dibantu semua pihak supaya fungsinya semakin maksimal.

Kita berharap pencegahan dapat dilakukan dengan baik. Saya yakin Jombang bisa menjadi pilot project penanganan kasus perlindungan anak dan perempuan secara maksimal," kata Arifah Fauzi.