Pejabat eselon II Mataram Mulai Gunakan Sepeda untuk Efisiensi BBM

Mataram – Mulai Senin (6/4), seluruh pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, secara resmi memulai penggunaan sepeda sebagai alat transportasi ke kantor. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas.

“Penggunaan sepeda sebagai alat transportasi ke kantor menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam efisiensi anggaran BBM, yang telah disepakati bersama,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H Lalu Alwan Basri, Senin.

Sebagai pendukung kebijakan ini, Pemerintah Kota Mataram menyediakan area parkir khusus untuk sepeda bagi pejabat yang datang ke kawasan Kantor Wali Kota. Hal ini bertujuan memudahkan akses dan memastikan kebijakan berjalan maksimal. Area parkir yang sebelumnya penuh dengan mobil dinas pejabat eselon II kini tidak lagi terlihat, termasuk kendaraan resmi Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta Sekda.

Sekda menyebutkan, pihaknya memberikan kebebasan kepada pejabat dalam memilih jenis sepeda yang digunakan, baik listrik maupun konvensional. “Pejabat bisa memilih sepeda listrik, sepeda biasa, atau sepeda ontel asalkan sesuai prinsip efisiensi dan ramah lingkungan,” katanya.

Dalam penyelenggaraan kebijakan ini, Pemerintah Kota Mataram juga menentukan jarak maksimal antara tempat tinggal pejabat dan kantor. Pejabat yang tinggal dalam radius 5 kilometer dari lokasi kantor wajib menggunakan sepeda. Sementara pejabat yang tinggal di luar jarak tersebut dapat menggunakan transportasi alternatif lainnya.

Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar, pemerintah menerbitkan surat edaran yang menetapkan aturan jarak tersebut. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat eselon II tinggal di tengah kota, sehingga jaraknya berada di bawah 5 kilometer.

Penggunaan sepeda saat ini masih dalam tahap uji coba, terbatas pada pejabat eselon II. Namun, Sekda menuturkan bahwa kebijakan ini kemungkinan akan diperluas ke pegawai lainnya, dengan adanya bus khusus ASN sebagai pilihan transportasi alternatif.

“Rencana penggunaan bus khusus ASN masih dalam evaluasi, dan kami menunggu analisis lebih lanjut dari Dinas Perhubungan agar operasional lebih optimal,” tambahnya.