MPR: Akses Pendidikan Bermutu Dinilai Kunci Pemberdayaan Perempuan

Jakarta, Senin

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti pentingnya kesetaraan pendidikan dalam mendorong peran perempuan di bidang pengambilan keputusan. Menurutnya, peningkatan kualitas dan akses pendidikan menjadi faktor utama untuk mengatasi ketimpangan gender. “Pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari akses serta kualitas pendidikan. Ini adalah jalur utama membuka pengetahuan, membangun kepercayaan diri, dan meluaskan ruang kepemimpinan perempuan,” tutur Lestari dalam pernyataan tertulisnya.

“Pendidikan yang bermutu adalah fondasi untuk mengubah angka ini agar perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga memimpin dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.

Dalam laporan World Economic Forum, skor Indeks Kesenjangan Gender Indonesia pada 2025 mencapai 0,692, menempatkan negara ini di peringkat ke-97 dari 148 negara. Lestari menekankan bahwa kualitas pendidikan perlu ditingkatkan agar perempuan bisa berkontribusi lebih maksimal di sektor kritis. Menurutnya, perempuan harus diberikan kesempatan untuk berkiprah di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) yang menjadi bagian penting dari masa depan.

Data ILO 2024 menunjukkan hanya 35 persen perempuan yang lulus pendidikan STEM, dan delapan persen dari mereka bekerja di sektor tersebut. Meskipun akses pendidikan dasar di Indonesia sudah cukup baik, keterlibatan perempuan dalam bidang teknis masih terbatas. Sementara itu, angka partisipasi sekolah perempuan usia 7–18 tahun mencapai 99,42 persen untuk kelompok 7–12 tahun dan 79,56 persen untuk usia 16–18 tahun, tetapi kualitas dan relevansi pendidikan tetap menjadi tantangan.

Menurut Lestari, pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan April 2026 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan langkah strategis. Ia menggarisbawahi perlunya kebijakan yang tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjamin kualitas yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. “Kita harus menciptakan sistem pendidikan inklusif yang mampu menjangkau semua kelompok perempuan tanpa diskriminasi,” katanya.

Upaya ini diharapkan bisa menghasilkan perempuan yang lebih kompeten, berdaya saing, dan siap memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Lestari menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut, sekaligus mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kerja dan kepemimpinan.