BPK: Kabinet Merah Putih Menciptakan Perubahan Besar dalam Struktur Birokrasi

Jakarta – Dalam acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2025 dan pertemuan awal pemeriksaan LKPP 2025 di Kantor Pusat BPK, Selasa, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengungkapkan bahwa pembentukan Kabinet Merah Putih berdampak signifikan terhadap reorganisasi sistem birokrasi. Perubahan ini mencakup pembagian, penggabungan, serta pembuatan lembaga dan kementerian baru, yang memunculkan dinamika organisasi besar.

Perubahan organisasi tersebut memengaruhi kompleksitas pengelolaan keuangan dan laporan akuntansi, terutama dalam 98 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) serta satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Isma Yatun menegaskan, BPK sebagai mitra strategis pemerintah berkomitmen untuk menjaga prinsip akuntabilitas tanpa cela, agar semangat reformasi dalam Kabinet Merah Putih tetap terjaga.

“BPK berupaya memastikan bahwa nilai-nilai transparansi dan tanggung jawab keuangan negara terus dihormati,” ujar Isma Yatun.

Dalam kesempatan tersebut, BPK juga menyoroti upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi belanja, yang diharapkan mendorong kualitas penggunaan anggaran serta pencapaian program prioritas nasional. Pihaknya mengapresiasi keterlambatan pengiriman LKPP 2025, yang dianggap sebagai indikator tinggi komitmen pemerintah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara optimal.

Menurut Isma Yatun, LKPP menjadi alat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemeriksaan terhadap laporan ini bertujuan memberikan opini tentang kejelasan keuangan, dengan mempertimbangkan empat aspek utama: kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.