Pemerintah dorong efisiensi energi lewat transformasi budaya kerja

Dari Jakarta, pemerintah meluncurkan kebijakan terbaru yang bertujuan mendorong perubahan pola kerja dan gaya hidup masyarakat sebagai bagian dari transformasi nasional untuk menghadapi dinamika geopolitik global. Dalam pengumuman daring melalui konferensi video, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa situasi dunia saat ini memaksa semua negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi dengan langkah-langkah efisiensi dan perubahan aktivitas masyarakat.

Kita perlu mengubah cara berpikir dan beradaptasi agar siap menghadapi dinamika geopolitik global,” ujar Prasetyo Hadi.

Menurutnya, transformasi ini mencakup perubahan kebiasaan transportasi masyarakat guna menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Prasetyo juga mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah yang telah mendorong penggunaan sepeda sebagai alat transportasi ramah lingkungan.

Selain itu, langkah-langkah ini memberikan manfaat tambahan seperti peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat. Mensesneg berharap daerah lain di Indonesia dapat mengikuti inisiatif serupa sebagai bagian dari gerakan bersama menuju efisiensi energi dan kesiapan nasional.

Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini berlaku mulai 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

Airlangga merinci bahwa sejumlah sektor seperti layanan publik (kesehatan, keamanan, kebersihan) dan strategis (industri, energi, air, logistik, serta sektor keuangan) dikecualikan dari kebijakan WFH. Dalam upaya efisiensi mobilitas, penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik. Perjalanan dinas dalam negeri juga ditekan hingga 50 persen, sedangkan perjalanan ke luar negeri dikurangi hingga 70 persen.