Special Plan: Pemkot Surabaya siapkan tiga lokasi Rusunami untuk pasangan muda
Pemkot Surabaya Berencana Bangun Tiga Lokasi Rusunami untuk Pasangan Muda
Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang sedang menggarap program perumahan khusus bagi pasangan baru menikah. Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) tengah menyiapkan tiga lokasi pembangunan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) dengan harga lebih terjangkau dan fasilitas modern. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa pembangunan ini difokuskan pada wilayah strategis seperti Tambak Wedi, Rungkut, dan Ngagel, sebagai upaya mengatasi keterbatasan ruang dan naiknya biaya properti di kota tersebut.
Dalam penjelasannya, Eri Cahyadi menekankan bahwa desain hunian ini berbeda dari Rusunami biasa. “Rumah susun ini menggunakan konsep desain yang lebih inovatif dibandingkan unit Rusunami biasa. Sebelumnya, rumah susun umumnya hanya memiliki satu kamar, tetapi dalam program ini, setiap unit dilengkapi dua kamar tidur,” ujarnya. Selain itu, harga yang ditargetkan lebih murah dari apartemen komersial, dengan angka dibawah Rp500 juta per unit. Beberapa dari unit tersebut bahkan bisa dijual mulai dari Rp100 juta hingga Rp200 juta, tergantung tipe dan lokasinya.
“Harga saat ini sedang dihitung dengan cermat agar sesuai dengan kemampuan finansial target pemakai,” tambahnya.
Program ini menjadi bagian dari kebijakan sosial terus-menerus yang diterapkan Pemkot Surabaya. Eri Cahyadi menjelaskan, terutama terkait dengan inisiatif “Satu Keluarga Satu Sarjana”, yang bertujuan menjembatani kebutuhan masyarakat sejak tahap pendidikan hingga kehidupan berikutnya. “Kami ingin lulusan dari keluarga kurang mampu yang telah menempuh pendidikan tinggi memiliki peluang untuk memperbaiki kualitas hidup, termasuk membangun hunian pribadi,” ujarnya.
Untuk memperkuat aksesibilitas, Pemkot juga bekerja sama dengan lembaga keuangan, termasuk bank daerah. Skema pembiayaan yang ditawarkan mencakup bunga rendah sekitar 5 persen dengan durasi cicilan hingga 20 tahun, sehingga cocok bagi masyarakat berpenghasilan sesuai upah minimum. “Dalam pelaksanaannya, Pemkot membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, BUMD, hingga pemerintah pusat. Program ini juga berpotensi disinergikan dengan program nasional pembangunan tiga juta rumah,” katanya.