MBG Dipersingkat Jadi 5 Hari, Pemerintah Proyeksikan Penghematan Capai Rp20 Triliun

Jakarta – Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengungkapkan bahwa pengoptimalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyederhanakan durasi pemberian makanan menjadi lima hari seminggu berpotensi menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp20 triliun. Hal ini dijelaskan dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring di Jakarta, Selasa, dimana ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

Optimalisasi Berdasarkan Kondisi Lokal

Transformasi struktural pemerintah untuk membangun ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan termasuk dalam kebijakan ini. Airlangga menambahkan bahwa penyesuaian durasi MBG akan diterapkan secara selektif, dengan pengecualian untuk asrama, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta wilayah dengan tingkat stunting yang tinggi.

“Kebijakan ini memberikan peluang penghematan anggaran sebesar Rp20 triliun,” ujar Airlangga, menjelaskan bahwa pengaturan kegiatan MBG dirancang untuk menjawab dinamika global yang semakin kompleks.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyebutkan bahwa distribusi makanan segar untuk peserta MBG akan dilakukan lima kali dalam seminggu, khusus bagi anak-anak sekolah. Di wilayah 3T, pihaknya memutuskan memberikan makanan kering sebagai alternatif, seperti susu, buah, roti, serta bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan dan didistribusikan.

“Makanan segar hanya diberikan selama lima hari untuk anak sekolah, sementara daerah 3T mendapat makanan kering sebagai penyesuaian terhadap kondisi geografis mereka,” kata Nanik, menjelaskan bahwa skema ini bertujuan mempertahankan kualitas bahan pangan sekaligus memperkuat efektivitas logistik.

BGN menekankan perlunya pendataan yang tepat untuk menentukan wilayah yang layak menerima kebijakan khusus ini. Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi dasar dalam menetapkan prioritas intervensi gizi, terutama di daerah-daerah timur Indonesia.