Percepatan Pembangunan Hunian Tetap di Sumatera Tetap Jadi Prioritas Utama

Jakarta – Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyatakan bahwa peningkatan pembangunan hunian tetap (huntap) masih menjadi fokus utama dalam proses pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera. Ucapan tersebut disampaikannya setelah menghadiri Rapat Kerja di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Senin.

“Kami sampaikan huntap adalah prioritas yang paling penting, selain itu juga ada sejumlah hal yang mendesak, seperti jembatan dan jalan, yang merupakan jalur utama pemulihan,” kata Tito.

Tito menjelaskan, meskipun pemerintahan, akses jalan, dan kegiatan warga seperti pasar telah kembali normal, masih ada banyak infrastruktur yang belum sepenuhnya fungsional dan perlu diperbaiki secara permanen. Menurutnya, sektor-sektor yang memerlukan penanganan lebih lanjut mencakup lahan pertanian seperti sawah dan tambak, serta pembangunan jembatan dan jalan permanen. Selain itu, penyelesaian jembatan sementara juga menjadi bagian dari prioritas.

Dalam upaya mempercepat proses, Tito menegaskan bahwa pengembangan huntap bagi masyarakat yang terkena dampak bencana adalah titik fokus. Pemerintah juga memberi perhatian khusus pada perbaikan infrastruktur vital, seperti jalan utama dan jembatan strategis, serta pembersihan lumpur di daerah yang terkena dampak. Kompleksitas masalah di lapangan, termasuk normalisasi sungai dan pembangunan permanen lainnya, membuat jadwal pemulihan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

“Jadi inilah program pemulihan untuk masa tiga tahun ke depan. Karena itu, kita buatkan rencana induk,” ujarnya.

Rencana induk tersebut akan ditinjau kembali untuk menentukan prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan pada tahun 2026, khususnya pembangunan jalan utama dan infrastruktur dasar. Sementara tugas yang kurang mendesak akan dikerjakan pada 2027 hingga 2028. Tito juga menekankan peran penting pemerintah daerah dalam proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Presiden telah menambahkan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi yang terdampak. Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah melalui harmonisasi antara usulan daerah dan kementerian/lembaga. Total anggaran yang diselaraskan mencapai sekitar Rp120 triliun, di mana sekitar Rp100,2 triliun akan dikerjakan oleh kementerian/lembaga dalam tiga tahun.

Untuk tahun pertama pelaksanaan, yaitu 2026, Bappenas mendorong realisasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp40 triliun untuk mempercepat penyelesaian rencana induk. “Kita akan diskusikan dengan Kemenkeu bagaimana memastikan ABT segera diterapkan, karena proyeksi anggaran tersebut cukup besar,” kata Medrilzam.