Mentan: Kebijakan Kerja dari Rumah ASN Tidak Mengurangi Produktivitas Pertanian

Dari Jakarta, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) di kementeriannya tidak akan mengganggu hasil pertanian, meski menghadapi risiko fenomena El Nino. Ia menjelaskan, kebijakan ini diterapkan setiap Jumat dan tidak mengubah efektivitas tugas para pejabat di sektor pertanian.

Pelaksanaan Kebijakan WFH Mulai 1 April 2026

Kebijakan kerja fleksibel ini resmi dijalankan mulai 1 April 2026, dengan masa uji coba selama dua bulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh instansi pusat dan daerah, diatur melalui surat edaran dari Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri.

“Kinerja ASN di sektor pertanian tetap optimal karena pengawasan dan koordinasi bisa dilakukan secara digital,” ujar Amran saat diwawancara di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Dalam penjelasannya, Amran menyebut bahwa para pejabat hingga tingkat direktur jenderal tetap dapat mengawasi kegiatan pertanian di seluruh Indonesia, termasuk memantau kelompok tani dan penyuluh lapangan. Ia menegaskan, aktivitas utama produksi tetap dijalankan oleh petani yang bekerja langsung di lapangan.

“Kita kontrol seluruh Indonesia via WA dan telepon. Jadi, meski ASN bekerja dari rumah, mereka tetap mampu mengelola sektor pertanian,” tambah Amran.

Mentan optimis sektor pertanian tetap stabil karena adanya persediaan beras yang mencapai 4,5 juta ton. Ia menekankan bahwa kebijakan WFH tidak memiliki hubungan langsung dengan produktivitas pertanian, yang bergantung pada usaha petani sehari-hari.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi dampak El Nino dan perubahan geopolitik global. Dengan persiapan tersebut, ketersediaan pangan nasional dianggap aman, serta kegiatan pertanian dijamin tidak terganggu.