Wamendagri apresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Di Jakarta, Senin, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ia menekankan pentingnya daerah tersebut terus mempertahankan kinerja positif ini agar dapat berkontribusi signifikan pada target nasional.

Menurut Bima, stabilitas pertumbuhan ekonomi Kepri menjadi bagian dari upaya Indonesia menghindari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Dalam wawancara di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepri Tahun 2027 secara daring, ia menjelaskan bahwa Kemendagri mengklasifikasikan kemampuan fiskal daerah ke dalam tiga kategori: kuat, sedang, dan lemah.

“Pertumbuhan ekonomi Kepri yang stabil patut diapresiasi. Angka-angka yang tercapai menunjukkan keberhasilan daerah tersebut, dan kita perlu memastikan hal ini terus berlanjut untuk mendukung target nasional,” kata Bima.

Provinsi Kepri tergolong dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal kuat, berkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 54,52 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dana transfer pusat yang hanya sebesar 45,44 persen. Selain itu, beberapa indikator makro menunjukkan prestasi yang baik, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,53.

Kepri berada di peringkat tertinggi secara nasional dalam IPM, setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, Bima menyoroti bahwa pengelolaan belanja daerah masih perlu ditingkatkan. Struktur anggaran RKPD Provinsi Kepri didominasi belanja penunjang seperti gaji pegawai dan operasional, yang mencapai 40,20 persen di tingkat provinsi dan 49,50 persen di kabupaten/kota.

“Realisasi belanja daerah saat ini masih rendah, Pak Gubernur. Kuncinya adalah bagaimana pendapatan yang dialokasikan diimbangi dengan penggunaan anggaran yang optimal,” ujarnya.

Bima juga menyarankan peningkatan alokasi anggaran untuk program-program yang langsung memberi dampak positif kepada masyarakat. Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta kepala daerah aktif memastikan ekosistem program tersebut berjalan lancar dari hulu hingga hilir.

Dalam kesempatan ini, Bima menekankan bahwa Musrenbang harus lebih dari sekadar acara formal. Ia mengusulkan pendekatan pentaheliks, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti komunitas, akademisi, dan pelaku usaha, untuk memastikan proses perencanaan pembangunan lebih inklusif dan efektif.