Menpora Melantik Gustri Oktaviandi sebagai Direktur Utama LPUK

Di Jakarta, Rabu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir secara resmi melantik Muhammad Gustri Oktaviandi sebagai Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan (LPUK) Kemenpora. Acara ini diadakan bersamaan dengan pelantikan sejumlah pejabat lain dalam struktur Kemenpora.

Dalam pidato pelantikan, Menpora menekankan bahwa LPUK, sebagai Badan Layanan Umum (BLU), memiliki peran penting dalam memastikan aset Kemenpora tetap terawat dan berkembang secara optimal. “BLU adalah bagian dari keluarga kita, sehingga kita melantiknya secara bersamaan. Tidak boleh ada perbedaan struktur yang mengakibatkan isolasi atau kesenjangan dalam organisasi,” ujarnya.

Menpora juga menjelaskan bahwa perubahan internal dalam BLU bertujuan agar LPUK bisa menjalankan fungsinya dengan lebih profesional dan terarah. “Dengan struktur baru, BLU akan menjadi organisasi yang terkelola secara efisien, serta memiliki skema b-to-b untuk memastikan aset olahraga kita tidak terbengkalai,” katanya.

Menpora berharap kepemimpinan baru dapat meningkatkan kinerja LPUK untuk mewujudkan manfaat yang maksimal bagi kepentingan bersama. “Saya ingin mereka memiliki empati dan kepedulian, serta mampu memberikan hasil terbaik. Jika diperlukan, saya akan menindak tegas untuk menjaga kualitas organisasi,” tegasnya.

Sebelum berganti nama menjadi LPUK, lembaga tersebut dikenal sebagai Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) yang didirikan pada 2017. Pembentukan LPDUK bertujuan memperkuat pengelolaan dana olahraga nasional, terutama menjelang penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018 di Jakarta serta Palembang.

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga ini tidak hanya mengelola dana kegiatan olahraga, tetapi juga berkembang menjadi penyelenggara berbagai program, seperti akademi olahraga dan pusat peningkatan performa atlet. Selain itu, LPUK terlibat dalam pengelolaan pendapatan dari acara olahraga nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON), serta kegiatan yang melibatkan kemitraan pemerintah dan sektor swasta.