Pemilihan Presiden Myanmar: Min Aung Hlaing Kembali Memperkuat Kekuasaan

Pemungutan suara parlemen Myanmar pada Jumat (3/4) menghasilkan kemenangan untuk Min Aung Hlaing, tokoh utama junta militer. Hasil ini menegaskan dominasi kekuasaan militer dalam politik negara tersebut, lima tahun setelah kudeta yang memulai era pemerintahan otoriter. Sejak 2021, ia menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi, mengubah struktur kekuasaan secara mendadak.

Struktur Parlemen dan Legitimasi Militer

Pemilihan presiden dijalankan oleh lembaga yang terdiri dari partai pro-junta dan elemen militer. Union Solidarity and Development Party, yang menjadi pemenang pemilu sebelumnya, memperkuat posisinya melalui suara mayoritas di parlemen. Beberapa negara Barat mengkritik pemilu tersebut sebagai tidak demokratis, menegaskan ketidakadilan dalam proses politik.

“Min Aung Hlaing telah lama bermaksud beralih dari peran panglima militer ke presiden, dan akhirnya tujuannya tercapai,” ujar Aung Kyaw Soe, analis politik Myanmar, menurut laporan Reuters.

Konflik internal Myanmar masih berlangsung, dengan kelompok oposisi, termasuk pendukung Aung San Suu Kyi dan organisasi etnis, membentuk koalisi baru untuk menantang kekuasaan junta. Meski Min Aung Hlaing memperoleh kedudukan lebih stabil, ketegangan antara pihak berkuasa dan rakyat tidak berkurang. Situasi ini menunjukkan bahwa proses demokrasi di negara tersebut belum sepenuhnya pulih.