Memanas, Korsel Balas Protes Israel soal Unggahan Lee Jae Myung

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan kekecewaan terhadap respons Kementerian Luar Negeri Israel yang mengkritik unggahan Presiden Lee Jae Myung di platform X. Pemerintah Korea menilai bahwa Israel salah menafsirkan maksud dari pesan tersebut, yang sebenarnya menyampaikan dukungan terhadap prinsip hak asasi manusia universal, bukan kritik terhadap isu tertentu.

“Pemerintah sesalkan bahwa Kementerian Luar Negeri Israel salah memahami maksud dari unggahan presiden dan menanggapinya dengan bantahan,” tulis kementerian dalam pernyataan resminya, Sabtu (11/4).

Konflik diplomatik, seperti dilaporkan Kantor Berita Yonhap, dimulai ketika Presiden Lee Jae Myung membagikan kembali video yang menunjukkan tindakan penganiayaan oleh tentara Israel. Ia membandingkan aksi itu dengan tragedi sejarah, seperti Holocaust dan perbudakan seksual selama penjajahan Jepang. Dalam takarir, Lee menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan perlindungan terakhir dan nilai yang tak boleh diabaikan.

Pernyataan tersebut akhirnya memicu protes keras dari Kementerian Luar Negeri Israel, yang dinilai meremehkan peristiwa Holocaust. Mereka juga menuduh video yang dibagikan berasal dari sumber disinformasi. Menanggapi protes itu, Lee menyatakan kekecewaannya karena pihak Israel dianggap tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk merenungkan kritik global terkait kekhawatiran tentang hukum kemanusiaan internasional.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan kembali mempertegas sikap Presiden Lee. “Kami tetap teguh dalam penentangannya terhadap semua bentuk kekerasan dan tindakan anti-kemanusiaan, termasuk terorisme yang ditunjukkan oleh Israel,” kata Kemlu Korea Selatan. “Kami secara konsisten mempertahankan posisi bahwa hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia harus ditegakkan tanpa pengecualian,” mereka menegaskan.

Dalam pernyataan resminya, Korsel juga menunjukkan empati terhadap penderitaan bangsa Yahudi akibat Holocaust dan menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada para korban. Namun, mereka terus mendesak agar hukum kemanusiaan internasional ditegakkan tanpa terkecuali.