Pengusaha Respons Kebijakan WFH: Produktivitas Harus Dijaga

Kebijakan Kerja dari Rumah dianggap sebagai Indikator Peringatan

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, mengungkapkan bahwa kebijakan work from home (WFH) merupakan tanda peringatan bagi dunia usaha dan masyarakat mengenai ancaman krisis energi. Dalam acara Halal Bi Halal di Aroem Mahakam, Kamis (2/4) malam, ia menekankan bahwa kebijakan ini lebih dari sekadar kebijakan fleksibilitas, tetapi juga upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan potensi krisis yang perlu diantisipasi sejak awal.

“Yang lebih penting, WFH ini bisa mengirimkan rasa krisis kepada seluruh anggota kita, bahwa kita harus siap menghadapi kelangkaan energi,” jelas Bob.

Ia mengingatkan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengurangi produktivitas. Hal ini karena bisa memicu dampak ekonomi yang lebih luas. “Di sisi lain, kita juga harus menjaga kinerja ekonomi, jangan sampai menurun. Jika kelangkaan energi disertai dengan kelangkaan barang, ini bisa memicu inflasi yang memperburuk kondisi ekonomi kita,” tambahnya.

Kebijakan WFH Harus Disesuaikan dengan Kebutuhan Sektor

Bob Azam menegaskan bahwa pelaksanaan WFH perlu dilakukan secara hati-hati agar dua tujuan, yaitu meningkatkan kewaspadaan terhadap krisis dan menjaga kinerja ekonomi, dapat tercapai secara seimbang. “Rasa krisis harus terasa, tetapi produktivitas tetap harus dijaga. Kita tetap harus menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti bahwa kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara menyeluruh, terutama di sektor industri yang bergantung pada aktivitas produksi. Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan tidak ada hambatan dalam pasokan bahan baku, yang bisa mengganggu proses produksi.

Menurutnya, relaksasi impor bahan baku menjadi krusial di tengah ketidakpastian pasokan global. “Kita berharap tidak ada bottleneck terhadap bahan baku. Jika dibatasi dengan kuota, saya khawatir kita akan kesulitan menjaga produksi,” ujarnya.

Sementara itu, sektor layanan publik, transportasi, dan layanan umum dianggap tidak bisa menerapkan WFH secara penuh karena harus tetap beroperasi. Namun, ia menilai fungsi back office masih bisa diatur dengan skema kerja dari rumah, asalkan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan. “Back office saya rasa memungkinkan untuk dilakukan WFH, diserahkan kepada kebijakan perusahaan masing-masing,” tegas Bob.