DSSA Perkuat Portofolio Bisnis Energi Hijau dan Konektivitas Digital

Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) menegaskan komitmen untuk mendukung transisi energi hijau yang digagas pemerintah. Wakil Presiden Direktur perusahaan, Lokita Prasetya, menjelaskan bahwa DSSA sedang meningkatkan investasi di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT), terutama pada sektor panas bumi dan tenaga surya, untuk menciptakan distribusi energi yang lebih seimbang. “Kami berusaha menjaga keandalan pasokan energi saat ini, sementara secara bertahap mendorong penggunaan sumber daya yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari visi jangka panjang perusahaan,” kata Lokita saat acara media gathering di Jakarta, Kamis (2/4).

Energi Hijau

Komitmen DSSA diwujudkan melalui pembangunan pabrik panel surya terintegrasi sebesar 1 GW di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Lokita menambahkan, perusahaan berencana mengembangkan bisnis panel surya lebih lanjut, mulai dari produksi sel surya hingga mempertimbangkan strategi perluasan ke sektor upstream. “Kita juga ingin menyusun roadmap untuk mendukung transisi energi dan ketahanan energi yang diusung Pak Prabowo,” ujarnya. Lokita berharap pemerintah memberikan dukungan seperti pengaturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan pembatasan impor, agar industri lokal dapat bersaing secara lebih kuat.

“Kita juga ingin menyusun roadmap untuk mendukung transisi energi dan ketahanan energi yang diusung Pak Prabowo,”

Selain itu, DSSA juga mendorong proyek panas bumi melalui PT DSSR Daya Mas Sakti. Potensi total yang dimiliki mencapai 440 MW, dengan fokus eksplorasi di enam wilayah strategis, seperti Cisolok dan Cipanas di Jawa Barat, hingga Sumatera, Flores, dan Sulawesi Tengah. Menurut Lokita, langkah ini penting karena Indonesia memiliki sekitar 40 persen potensi panas bumi global, yang dianggap sebagai sumber energi hijau andal untuk jangka panjang.

Kerja Sama Teknis

Untuk memperkuat kemampuan operasional, perusahaan menjalin kerja sama strategis dengan PT FirstGen Geothermal Indonesia, anak usaha Energy Development Corporation (EDC). Direktur DSSA, Daniel Cahya, memperkirakan proyek geothermal akan membutuhkan dana sebesar US$2 miliar atau setara Rp34 triliun (asumsi kurs Rp17 ribu per dolar AS) hingga 2029. “Porsi pendanaan terdiri dari 75 persen utang dan 25 persen ekuitas,” jelas Daniel.

Sektor energi tetap menjadi fondasi utama bisnis DSSA, dengan fokus pada operasional yang efisien dan berkelanjutan. Hal ini diimplementasikan melalui penerapan praktik pertambangan berkelanjutan, mulai dari peningkatan efisiensi energi hingga pengelolaan lingkungan yang terpadu. DSSA telah menerapkan langkah nyata melalui percepatan elektrifikasi armada operasional (EV fleets) di PT Borneo Indobara (BIB). Inisiatif ini tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga memicu transisi menuju pertambangan hijau.

Konektivitas Digital

DSSA juga memperkuat bisnis di sektor infrastruktur digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan konektivitas serta pengelolaan data di Indonesia. Langkah ini didukung kerja sama dengan iFLYTEK, yang bertujuan mempercepat transformasi digital berbasis AI. Perusahaan mengembangkan berbagai solusi AI (AI use-case) dan kemampuan analitik berbasis LLM (Large Language Model) SPARK.

“Porsi pendanaan terdiri dari 75 persen utang dan 25 persen ekuitas,”

Sinergi tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih canggih dan efektif di berbagai bidang industri, termasuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur telekomunikasi. Saat ini, perusahaan mengoperasikan jaringan fiber optic sekitar 57 ribu km, dengan lebih dari 9 juta pelanggan homepass dan sekitar 1 juta pengguna broadband melalui MyRepublic Indonesia. Skala ini menjadi dasar untuk memperluas akses digital di berbagai wilayah.

Perusahaan juga sedang menyiapkan Flagship Hub Jakarta SMX01, fasilitas Tier-IV AI-ready berkapasitas awal 18 MW di area CBD Jakarta. Fasilitas ini dijadwalkan mulai beroperasi pada semester II 2026. Daniel menilai peluang pasar dalam bidang ini masih sangat luas, dengan sekitar 50 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki akses komprehensif ke layanan digital.