Usulan DPR Beli LPG 3 Kg Pakai Sidik Jari

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong pemerintah menetapkan regulasi baru untuk memastikan subsidi gas melon disalurkan secara tepat sasaran. Usulan ini berupa sistem pembelian tabung LPG 3 kilogram (kg) yang menggunakan sidik jari atau retina mata sebagai identifikasi. Cara ini dianggap efektif mencegah subsidi energi terlepas ke kalangan yang lebih berduit.

“Metode ini bukan hanya membuat pemerintah memiliki database sentral, tetapi juga mengharuskan pemerintah berulang kali mengonfirmasi identitas pelanggan melalui sidik jari atau retina mata,” ujar Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/4), seperti dilaporkan Detik News.

Usulan tersebut muncul saat Said Abdullah menjawab isu pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menolak ide pengurangan subsidi BBM dan menekankan perlunya sistem subsidi LPG 3 kg yang lebih tepat sasaran.

“Jika subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju. Yang dibutuhkan adalah subsidi LPG 3 kg benar-benar terarah, tidak terbuang begitu saja,” kata Said Abdullah.

Dalam penjelasannya, Said Abdullah menyebut jumlah penerima manfaat subsidi LPG 3 kg sebenarnya lebih kecil dari kuota yang telah ditetapkan. Menurut data yang ia sebutkan, hanya sekitar 5,4 juta orang yang layak mendapatkan tabung gas melon, jika subsidi diberikan secara akurat.

“Karena perhitungan kami, jumlah penerima subsidi 3 kg hanya 5,4 juta orang. Dari 8,6 juta kuota yang tersedia, kita cukup fokus pada kelompok yang benar-benar membutuhkan,” imbuhnya.

Said Abdullah juga menyoroti dampak kenaikan harga minyak dunia yang meluas ke berbagai sektor, bukan hanya BBM. Ia menyarankan agar subsidi tidak dipersoalkan secara sembarangan, terutama yang berdampak pada kebutuhan rakyat miskin.

“Kalau harga minyak internasional naik, siapa yang tidak terkena dampak? Kenapa kita harus mengubah subsidi? Jangan mengotak-atik subsidi yang sudah diberikan kepada rakyat miskin. Kalau mau diubah, sebaiknya fokus pada harga nonsubsidi yang belum naik,” tutup Said Abdullah.